Bisnis.com, CIREBON - Mantan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih mengundurkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menjadi calon Bupati Cirebon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Perempuan yang akrab disapa Ayu ini mengaku sudah mengembalikan kartu tanda anggota kepada pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Cirebon. Saat ini, ia tercatat sebagai anggota Partai Gerindra per 12 Juni 2024.
"Saya sudah resmi keluar dari PDIP karena komunikasi dengan pihak sana sudah tidak berjalan. Memilih Gerindra untuk melanjutkan dan saya harap PDIP tetap berkomitmen dengan tujuannya," kata Ayu di Kabupaten Cirebon, Rabu (19/6/2024).
Untuk menuju Pilkada Kabupaten Cirebon 2024, Ayu mengaku sudah mendaftarkan diri ke tiga partai politik. Partai politik tersebut adalah PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.
Ayu menyebutkan ia bakal menerima hasil kesepakatan Koalisi Indonesia Maju (KIM). "Apapun hasilnya saya mendukung. Terpenting, Kabupaten Cirebon maju," kata Ayu.
Wahyu Tjiptaningsih merupakan istri dari terpidana korupsi Sunjaya Purwadisastra yang terpilih sebagai Wakil Bupati Cirebon dalam pemilihan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada Rabu (2/12/2020).
Baca Juga
Wahyu Tjiptaningsih menggantikan posisi Imron Rosyadi yang sebelumnya menjadi wakil bupati mendampingi Sunjaya.
Di sisi lain, PDIP sendiri memastikan rekomendasi untuk calon Bupati Cirebon periode 2024-2029 diberikan kepada Imron Rosyadi. Menanggapi hal tersebut, Imron mengaku keputusan tersebut sudah final dan saat ini pengurus pusat tengah melakukan pembahasan untuk menentukan nama calon wakil bupati.
"Dipastikan itu saya. Tinggal tunggu nama wabup," kata Imron.
Imron yang juga merupakan ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon ini menyebutkan, rekomendasi tersebut dikeluarkan lantaran ia sudah mampu memenangkan pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Cirebon.
Saat ini, PDIP Kabupaten Cirebon membuka peluang koalisi dengan partai lain untuk pilkada 2024. Berdasarkan instruksi pimpinan pusat PDIP, setiap pimpinan diberikan kewenangan untuk membangun koalisi dengan partai manapun.
"Terserah dengan siapapun yang penting bisa sukses dan menang dalam pilkada. Potensi di setiap daerah hanya pimpinan cabang yang tahu," kata Imron.
