Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Angka Kemiskinan di Sumedang Turun Signifikan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang saat ini mencapai 9,36% dari sebelumnya 10,14%.
Ilustrasi. Suasana permukiman padat penduduk di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (16/5/2023).  JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ilustrasi. Suasana permukiman padat penduduk di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (16/5/2023). JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, SUMEDANG -- Angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang pada tahun ini turun 0,78%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang saat ini mencapai 9,36% dari tahun sebelumnya 10,14%. 

Dari data tersebut, juga menjadikan penurunan kemiskinan di Sumedang signifikan dibandingkan angka provinsi Jawa Barat yakni 0,44%. 

Penjabat (Pj) Bupati Sumedang Herman Suryatman mengaku capaian tersebut merupakan berkat kerja sama dan kerja keras semua pihak. 

"Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus, terutama kepada aparatur ujung tombak yakni para perangkat desa dan kecamatan. Demikian juga kepada lintas SKPD dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Sumedang," ucapnya, dikutip Senin (30/10/2023). 

Hasil tersebut juga mendapat respons positif dari Dewan Daerah FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jabar Nandang Suherman. 

"Penurunan kemiskinan 2023 ini cukup menggembirakan. Artinya ada perbaikan ekonomi setelah kita terkena Covid-19. Saya cukup apresiatif dan perlu terus ditingkatkan," katanya. 

Menurutnya, penurunan tersebut merupakan keberhasilan dari program nasional yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, termasuk oleh Pemkab Sumedang. 

"Yang masih menjadi tantangannya, apakah penurunan tersebut hasil dari intervensi Pemkab Sumedang. Ini yang masih perlu ditelusuri lebih lanjut," tuturnya. 

Dikatakan Nandang, program spesifik daerah seperti rantang simpati, pentahelix masih perlu pendalaman. Apakah program-program tersebut masif dan terstruktur atau masih belum. 

"Demikian juga kalau dilihat belanja perkapita terhadap peningkatan IPM, Sumedang masih di jajaran tengah dan belum masuk kategori efektif," imbuhnya. 

Dengan demikian, tantangan bagi Pemkab Sumedang menurutnya ialah bagaimana memastikan intervensi atau belanja APBD untuk pengentasan kemiskinan benar-benar efektif dan tepat sasaran sehingga bisa mengakselerasi terhadap penurunan kemiskinan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper