Bisnis.com, BANDUNG--Penggunaan anggaran pemerintah harus tepat sasaran. Prinsip transparansi pun menjadi krusial dalam praktiknya. Hanya saja, ada banyak kasus di berbagai daerah terjadi dugaan penyelewengan.
Dalam satu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyinggung hal ini. Ia menyoroti data ketidaksesuaian anggaran di beberapa pemda. Beberapa contoh, di antaranya anggaran penggunaan anggaran stunting.
Dari Rp10 miliar anggaran yang tersedia, separuh lebih malah dialihkan untuk rapat, perjalanan dinas, dan kegiatan penyuluhan.
Padahal, dana tersebut bisa dimaksimalkan untuk pemberian makanan bergizi bagi balita dan ibu hamil.
Contoh lainnya adalah program penyuluhan pertanian. Sebesar Rp1,5 miliar disediakan untuk peningkatan SDM pertanian, namun dua pertiga dari anggaran tersebut malah dikeluarkan untuk perjalanan dinas.
Terakhir, ada program pengembangan UMKM. Sebuah program yang seharusnya memberdayakan pelaku UMKM dengan anggaran sebesar Rp2,5 miliar, ternyata Rp1,9 miliar diantaranya malah dialokasikan untuk honor dan perjalanan dinas PNS.
Baca Juga
Pada akhirnya, hanya kurang dari 40 persen dari total anggaran yang benar-benar menyentuh target dari program-program tersebut.
Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Juwanda mengatakan isu yang terjadi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini ditangkap oleh Ridwan Kamil.
Juwanda mengatakan, total anggaran APBD seluruh Pemda mencapai Rp1.200 triliun dan nilai APBN sebesar Rp2.463 triliun. Permasalahan atau penggunaan yang tidak tepat sasaran ini tidak bisa dibiarkan berlarut.
“Ridwan Kamil memiliki concern terhadap penggunaan teknologi dan inovasi dalam sistem penganggaran semenjak menjadi wali kota Bandung. Inovasi ini juga dibawa saat beliau menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat,” ucap Juwanda, Kamis (24/8/2023).
“Ridwan Kamil maju dengan menerapkan sebuah sistem yang telah mengubah paradigma dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),” ia melanjutkan.
Juwanda menjelaskan bahwa SIPD adalah perwujudan dari transformasi digital di bidang pemerintahan. Dalam SIPD, setiap detil kegiatan, dari judul hingga rincian anggaran, diinput ke dalam sistem secara digital.
Dari data tersebut, analisis mendalam bisa dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan akurat, sehingga potensi penyelewengan anggaran dapat terdeteksi dan dicegah sejak dini.
Lebih dari itu, SIPD mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, karena pihak eksekutif dan legislatif dapat berkolaborasi secara efisien dalam pengelolaan anggaran.
Sebagai contoh nyata dari manfaat penggunaan teknologi ini, kita dapat melihat bagaimana sistem berhasil mengidentifikasi rencana anggaran yang tidak efisien.
Saat pertama digunakan di Kota Bandung, ditemukan adanya rencana pembelian camera underwater padahal secara karakteristik wilayah, tidak perlu sampai membeli camera underwater.
Contoh lainnya saat merekap belanja penunjang, ternyata ditemukannya rencana pembelian kertas HVS selama 1 tahun yang jumlahnya mencapai 342.501 rim, yang jika kita kumpulkan seluruh pembelian ini bisa menutupi lahan 2 Ha. Ketidaksesuaian ini ditemukan sejak awal, sehingga alokasi anggaran bisa langsung dikoreksi sebelum penentuan APBD.
SIPD juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Pemerintah kini dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dengan berbasis pada data yang akurat dan terkini.
Keputusan berbasis data juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga anggaran dapat dialokasikan ke area yang membutuhkan perhatian lebih.
Meski SIPD telah menunjukkan dampak positifnya, kita harus menyadari bahwa perubahan sejati membutuhkan komitmen dari semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
“Kita semua harus bersatu untuk memastikan integritas dan efektivitas pengelolaan anggaran negara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, khususnya Bappeda, BPKAD dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat sangat berkomitmen penuh dalam pengembangan aplikasi SIPD yang akhirnya diduplikasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk digunakan oleh seluruh Pemda,” terang dia.
“Dalam penyusunan APBD 2023 saja, sudah 539 Pemda yang menginputkan datanya ke dalam SIPD. Kini, transparansi bukan hanya mimpi. Dengan SIPD, setiap rupiah anggaran dapat dipantau dan kita bisa melihat dengan jelas bagaimana dana tersebut digunakan,” imbuh Juwanda.
Juwanda menyatakan bahwa teknologi dan inovasi bukan hanya tentang menciptakan produk baru atau layanan yang lebih cepat. Tetapi juga tentang membuat pemerintahan lebih efisien, lebih transparan, dan lebih akuntabel.
“Kita masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh dalam memperbaiki sistem penganggaran kita. Namun, dengan inisiatif seperti SIPD, kita bergerak ke arah yang benar. Dan itu adalah langkah besar menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih adil, di mana keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama,” pungkas pria yang juga menjabat Staf Khusus Gubernur Jawa Barat Bidang Transformasi Digital & Reformasi Birokrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
