Bisnis.com, BANDUNG - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi berisiko menyebabkan inflasi di Kota Bandung.
Untuk itu, Pemerintah Kota Bandung mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), untuk merumuskan langkah pengendalian inflasi dampak kenaikan harga BBM, sekaligus mencari solusi tentang stabilitas bahan pokok kebutuhan masyarakat.
"TPID Kota Bandung merumuskan upaya pengendalian inflasi, termasuk solusi tentang ketersediaan pasokan dan stabilitas bahan pokok kebutuhan masyarakat," kata Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, Jumat (16/9/2022).
Ema mengatakan, data yang terkait dengan harga komoditas utama di masyarakat harus dilaporkan secara realtime, sebagai langkah awal untuk mengendalikan inflasi atas dampak kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah-tengah masyarakat.
"Saat ini ada pergerakan kenaikan beberapa komoditas. Kita jaga kalau terjadi lompatan harga yang tidak terkendali. Laporan data diintensifkan, agar semua pasar dipantau 32 pasar tradisional dan pusat perbelanjaan terutama pergerakan komoditi cabe, beras, bawang, telur, daging sapi," katanya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, kata ema, Pemkot Bandung tengah menyiapkan dana sebesar Rp9,291 miliar untuk digunakan berbagai kegiatan penanggulangan dampak inflasi kenaikan BBM.
Ia mengatakan, dana tersebut akan dialokasikan untuk mengadakan pasar murah, operasi pasar yang akan menyasar seluruh kecamatan di Kota Bandung.
"Akan ada kegiatan operasi pasar dan pasar murah. Saya minta untuk diambil tindakan dan langkahnya dengan pihak kewilayahan. Kita minta operasi pasar dan pasar murah di 30 kecamatan," katanya.
"Operasi pasar sasarannya jelas koordinasi denga dinsos dan kewilayahan. Sasarannya masyarakat bawah secara ekonomi harus kita bantu," imbuhnya.
Selain itu, ada pula stimulus bantuan modal bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga terdampak kenaikan harga BBM.
"Dinas KUKM untuk program bagi pelaku informal dengan bantuan dari dana yang kita siapkan kita siapkan jumlah yang proporsional," ungkapnya.
Pemkot Bandung juga, kata Ema, sedang menyiapkan skema padat karya yang akan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
"DSDABM dan Disnaker akan ada di 30 lokasi di seluruh kecamatan. Segera direalisasikan. Sehingga ini akan masif," ujarnya.
Selain itu, Pemkot Bandung juga membuat program perbaikan untuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Ia mengatakan akan ada 72 sasaran yang akan dilaksanakan.
"saya minta ini segera ada akselerasi dansegera laporkan. Pada dasarnya dananya sudah siap. Segera semua membuat jadwal," tutur Ema. (K34)
