Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jadi Syarat Pencairan TPP, ASN Kabupaten Sumedang Berbondong-bondong Vaksinasi Booster

Pelaksanaan booster dikalangan ASN kini menjadi prasyarat bagi pencairan TPP bulan Juli yang akan dibayarkan pada bulan Agustus.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com 16 Agustus 2022  |  17:09 WIB
Jadi Syarat Pencairan TPP, ASN Kabupaten Sumedang Berbondong-bondong Vaksinasi Booster
Seorang tenaga kesehatan menyiapkan vaksin Astra Zeneca saat vaksinasi booster di UPT Puskesmas Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022). Vaksinasi booster di Kota Bandung telah mencapai 21 persen dan ditargetkan menyentuh angka 30 persen pada April 2022. - Antara
Bagikan

Bisnis.com, SUMEDANG - ASN di Pemerintahan Kabupaten Sumedang berbondong-bondong melakukan vaksinasi dosis III atau vaksinasi booster setelah diterbitkan aturan vaksinasi booster sebagai syarat pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Iya nih sudah selesai booster hari kemarin dari Puskesmas lumayan masih terasa juga pegelnya," terang salah seorang ASN di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Sumedang, Selasa (16/8/2022).

Menurutnya pelaksanaan booster dikalangan ASN kini menjadi prasyarat bagi pencairan TPP bulan Juli yang akan dibayarkan pada bulan Agustus.

Sebelumnya, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir telah mengeluarkan Surat Edaran No 33 Tahun 2022 tentang percepatan vaksinasi dosis lanjutan Covid 19.

Isi dari SE tersebut antaralain Kepala SKPD memastikan seluruh pegawai di lingkungan SKPD telah menerima vaksinasi Covid-19 untuk dosis kesatu dan kedua serta sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk dosis ketiga menjadi salah satu kelengkapan dokumen pembayaran TPP ASN.

Selain itu Sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk dosis ketiga bagi masyarakat Sumedang juga diharuskan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan Perizinan berusaha dan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kemudian pengurusan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perizinan surat keterangan dan pelayanan publik lainnya pada SKPD selain DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Kelurahan dan pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk dosis ketiga selanjutnya diwajibkan sebagai salah satu kelengkapan dokumen dalam pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, dan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai penerima jaminan sosial atau bantuan sosial yang tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat vaksinasi Covid-19 dosis ketiga dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. (K34)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sumedang Vaksin Booster
Editor : Ajijah
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
back to top To top