Bisnis.com, INDRAMAYU - Warga Desa Mekarsari, Kabupaten Indramayu menyambut baik keputusan pemerintah Jepang yang menghentikan pemberian bantuan pinjaman Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu.
Perwakilan warga Desa Mekarsari yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Indramayu (Jatayu), Rodi menuturkan sejak 2015 warga tidak sepakat dengan pembangunan PLTU tersebut.
Adanya pemberhentian pinjaman yang dilakukan pemerintah Jepang, merupakan anugerah besar bagi warga terdampak akibat proyek tersebut.
“Saya mewakili warga Desa Mekarsari mengucapkan terimakasih yang sangat tulus kepada seluruh jaringan di nasional dan dunia atas kerjasamanya mewujudkan cita-cita kami sehingga terkabul. Perjuangan Kita tidak sia-sia. Apa yang selalu kami doakan dan perjuangkan baik di kota dan kampung akhirnya mendapatkan kebagjaan yang luar biasa Ini adalah berkah dari Allah SWT," kata Rody melalui keterangan tertulis, Selasa (28/6/2022).
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat Meiki W Paendong mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan pemerintah Jepang yang menarik mundur dari dukungan Official Development Assistance (ODA) di proyek PLTU Indramayu 1 x 1000 MW.
Menurutnya, hal tersebut membuktikan kesungguhan komitmen pemerintah Jepang terhadap pengurangan emisi karbon global.
Ini membuktikan kesungguhan komitmen pemerintah Jepang atas pengurangan emisi karbon global.
“Pemerintah Jepang sebelumnya sudah menyatakan komitmen untuk mengurangi kontribusi emisi karbon baik di negara mereka sendiri dan di belahan dunia lain," ujar Meiki.
Namun, komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Jepang harus diikuti oleh semua perbankan dengan tidak mendanaisemua proyek PLTU dan energi fosil lain di Indonesia.
Ditambahkan Meiki, masih ada beberapa perbankan Jepang yang masih mengirimkan kredit pendanaan ke proyek–proyek PLTU. Di antaranya Bank JBIC, SMBC, MUFG, dan Mizuho.
"Oleh karena itu dengan keputusan yang sudah diambil pemerintah Jepang itu, tentu tidak hanya menyelamatkan masa depan warga penggarap dan kaum buruh tani namun juga melindungi lingkungan serta planet bumi dari dampak krisis iklim," katanya.
Mengutip Bloomberg, Sabtu (25/6/2022), negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia itu akan berhenti memberikan pinjaman untuk proyek ekspansi batu bara Matarbari 2 di Bangladesh dan PLTU Indramayu di Indonesia, kata Kementerian Luar Negeri negara itu dalam sebuah pernyataan.
Langkah itu dilakukan beberapa hari menjelang pertemuan negara-negara G-7, yang tahun lalu sepakat untuk menghentikan pembiayaan internasional untuk proyek-proyek batu bara.
Jepang pada awalnya menentang langkah itu, dan kemudian memperketat persyaratan untuk proyek-proyek batu bara di luar negeri. Pasalnya Jepang telah mendapat kritik tajam atas dukungannya tersebut.
Jepang menyumbang separuh dari US$6,6 miliar dukungan pembiayaan terhadap batu bara dari negara-negara G-7 pada 2019, menurut Bloomberg NEF.
Bangladesh mengatakan tidak akan melanjutkan rencana berbasis batu bara untuk Matarbari 2, alih-alih membangun pabrik berbasis gas alam cair saat negara itu beralih ke sumber energi alternatif. "[Negara ini] Bergerak menjauh dari tenaga batu bara,” kata Nasrul Hamid, menteri negara untuk tenaga dan energi, mengatakan dalam sebuah wawancara telepon.
