Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tenaga Kerja Kontrak Daerah Kabupaten Cirebon Tuntut Gaji Disesuaikan UMK

Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TKKD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon meminta kenaikan gaji kepada pemerintah daerah agar disesuaikan dengan upah minim kota (UMK).
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com 11 Mei 2022  |  14:47 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, CIREBON - Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TKKD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon meminta kenaikan gaji kepada pemerintah daerah agar disesuaikan dengan upah minimum kota (UMK).

TKKD di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon Sabar mengatakan gaji yang diterima saat ini hanya Rp1,7 juta setiap bulannya.

Menurut Sabar yang sudah bekerja sebagai pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak 2005 ini, angka tersebut sangat kecil dan tidak sebanding dengan pengeluaran.

"Meminta kebijakan dari pemerintah agar mengabulkan permintaan kami, minimal sesuai UMK. Sekarang serba mahal, tetapi pendapatan tidak naik," kata Sabar di Kabupaten Cirebon, Rabu (11/5/2022).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Komisi 1, Junaedi mengatakan, keinginan dari TKKD ini disamakan dengan pegawai honorer yang belum lama ini diangkat.

Ditambahkan Junaedi, ada empat keinginan para TKKD untuk segera dikabulkan pemerintah daerah, yakni, gaji minimal UMK, diberikan tunjangan hari raya, jaminan usia tua, dan kesempatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kami berharap diberikan apresiasi dan saya rasa tuntutan mereka masuk akal. Pemerintah harus memprioritaskan hal ini," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran. Ditambah, adanya refocusing anggaran akibat pandemi covid-19.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga harus menganggarkan lebih dari Rp270 miliar anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk gaji PPPK.

"Beberapa program pembangunan dihilangkan atau dihentikan karena kekurangan kemampuan anggaran terbatas. Kalau anggaran tersedia, kami akan prioritaskan," katanya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cirebon upah minimum
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top