Bisnis.com, BANDUNG — Video berdurasi 9 menit Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggambarkan peliknya vaksinasi di Jawa Barat. Tidak ada yang selamat sampai semua orang selamat, pesannya.
Ridwan Kamil mengatakan untuk menciptakan kekebalan komunal, 75 persen dari total 50 juta penduduk Jabar harus divaksin. Artinya, ada 35 juta jiwa warga Jabar yang menjadi target vaksin.
Angka sebesar itu harus dicapai dalam waktu empat bulan saja sesuai permintaan Presiden Jokowi. "Kita sudah dikasih 18,6 juta dosis. Sudah disuntikan 14,4 juta. Atau 77,4 persen dari yang dikasih. Dosis pertama 25 persen atau 9,4 juta penduduk. Dosis kedua ada 5 juta," katanya, Rabu (1/8/2021).
Dalam urusan kecepatan vaksin pada dua bulan lalu Jabar hanya bisa menyuntikan 50 ribu dosis vaksin per hari. Angka ini meningkat menjadi 235.000 dosis per hari pada akhir Agustus 2021. Bahkan dalam acara Gebyar Vaksin 28 Agustus lalu, Jabar bisa menyerap 420.000 dosis vaksin per hari.
"Nah alhamdulillah dua bulan lalu kita masih 50 ribu dosis per hari. Kemarin akhir Agustus kemarin rata-rata 235 ribu per hari. Dan kita testing tanggal 28 Agustus kita bisa 420 ribu," ungkapnya.
Namun, banyak kendala yang dihadapi daerah di Jabar. Yakni, distribusi vaksin yang belum proporsional untuk mendorong target vaksinasi tuntas akhir tahun.
Menurutnya sesuai perhitungan Jabar perlu 15 juta dosis per bulan agar 37 juta warga Jabar bisa divaksin hingga akhir tahun. Suplai vaksin yang tidak proporsional menjadi kendala paling berat.
“Ada provinsi yang penduduknya sedikit tapi vaksinnya banyak. Ada provinsi besar seperti Jabar vaksinnya sedikit yang ngasihnya. Maka kalau dipersentasekan masih jauh, padahal jumlah vaksinnya saja sedikit. Jadi, kalau Desember mau beres tolong suplai ke jabar tidak kurang 15 juta dosis per bulan," tuturnya.
Masalah lainnya, teritorial wilayah Jabar yang luas dan acak menentukan kecepatan vaksinasi. Hal itu sebanding dengan dukungan infrastruktur khususnya pelayanan kesehatan. Saat ini, Jabar hanya memiliki sekitar 1000 puskesmas di 27 kota kabupaten.
"Teritorial di Jabar itu beragam. Jadi tak bisa dibandingkan dengan yang homogen. Jabar itu ada kota dan kabupaten pedalaman pelosok yang jangkauannya susah secara mobilitas. Infrastruktur juga terbatas dan tidak merata. Jumlah Puskesmas kita hanya 1.000-an padahal standar WHO 5.000-an," paparnya.
Gubernur juga mendudukan persoalan Jabar sebagai daerah otonom yang tak punya kuasa besar dalam menentukan kuota vaksin per daerah. Hal itu menciptakan kendala dalam penyerapan vaksin di daerah.
"Pada saat suplai vaksin tak menentu, urutannya itu pemerintah pusat memberikan kuota kepada kota kabupaten angkanya sudah dikunci. Kemudian provinsi ditugaskan mengirimkan. Jadi memang tugas provinsi ini dalam pandangan saya kurang maksimal karena yang ngatur kuota kota kabupaten itu dari pusat," ujarnya.
Kesimpulannya, proses vaksinasi di Jabar tidak akan selesai akhir tahun jika suplai vaksin yang diterima tidak proporsional dengan jumlah penduduk.
"Kalau kata Presiden Jabar harus beres Desember itu membutuhkan kurang lebih 15 juta dosis per bulan. Jadi jangan bicara kurang atau apa kalau suplainya saja tak sebanyak ini. Jadi problemnya itu bukan di daerah tapi suplainya belum masuk. Kalau berhasil menjamin 15 juta dosis per bulan untuk Jabar maka targetnya 500 ribu orang disuntik per hari," jelasnya.
Menurutnya jika persoalan ini tidak diindahkan oleh Pemerintah Pusat maka keselamatan warga Jabar dalam menghadapi pandemi Covid-19 terancam karena masih banyak yang belum terlindungi vaksinasi. “No one safe until everyone is safe,” katanya.
