Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengapresiasi langkah penanganan Covid-19 di Kota Bandung. Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bandung dinilai berhasil menekan angka reproduksi Covid-19.
Plh Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Kemenkum HAM RI, Brigjen TNI Susi Arlian Indra Dewi mengatakan, penanganan Covid-19 di Kota Bandung sudah menuai hasil positif. Hal tersebut dibuktikan dengan klasifikasi Kota Bandung yang saat ini masuk ke zona hijau setelah sebelum diberlakukan intervensi berupa PSBB Kota Bandung berada pada zona merah.
"Kami mengapresiasi karena upaya yang dilakukan Pemda di sini sudah sangat optimal terbukti dengan Kota Bandung menjadi zona biru, mudah-mudahan kedepan bisa meningkat jadi zona biru," jelas Susi, di Balai Kota Bandung, Kamis (9/7/2020).
Menurutnya, setelah melakukan intervensi, penyebaran Covid-19 di Kota Bandung berhasil ditekan. Sehingga ia berharap Kota Bandung bisa segera masuk ke zona biru.
"Itu sudah diketahui semua, dengan PSBB sudah zona biru, itu sudah sangat bagus hasilnya, catatan negatif tidak, kami berharap lebih bagus," ungkap Susi.
Sementara itu, terkait pemberlakuan kembali cek point untuk mengurai mobilisasi warga, Susi menilai hal tersebut mungkin menjadi keputusan yang terbaik dari Kota Bandung. Pasalnya, yang mengetahui kondisi aktual eskalasi Covid-19 di Kota Bandung adalah pemerintahnya.
"Kami serahkan ke Pak Wali, karena punya kewenangan di sini dan tau kondisi aktual di Kota Bandung," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Oded M Danial mengaku akan terus menekan laju transmisi Covid-19 di Kota Bandung meskipun sudah masuk di zona biru. Salah satu yang akan dilakukan adalah dengan membatasi mobilisasi warga luar Kota Bandung khususnya yang berasal dari daerah zona kuning leluasa masuk ke Kota Bandung.
"Hasil evaluasi pengamatan dari gugus tugas di lapangan, untuk pemberlakuan cek poin," jelasnya.
Untuk itu dia yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Bandung akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas detail terkait rencana ini.
"Saya harus koordinasi dengan Forkopimda besok, kita akan bahas," jelasnya. (K34)
