Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkesan pesimistis bisa menuntaskan urusan pembebasan lahan proyek Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) pada 2021 mendatang.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar A.Koswara mengatakan dari jadwal bersama yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung pada 2021 sudah memulai konstruksi. “Jadi pembebasan lahan 2020, tapi kayaknya nggak tuntas karena [anggarannya] besar,” katanya di Bandung, Senin (16/9/2019).
Meski porsi anggaran sudah disepakati masing-masing pihak, Koswara mengaku pengerjaan proyek ini bukan hal sederhana. Menurutnya selain pembebasan lahan, Pemprov juga dibebani pembebasan lahan sejumlah jalan layang dan underpass. “Pertama flyover Kopo, Dr Junjunan, underpass Gasibu, segmen jalan Gedebage-Soekarno Hatta, dan flyover Kiara Condong,” tuturnya.
Provinsi baru menyelesaikan flyovert Kopo dimana pembebasan lahannya seluas 1,75 hektar tuntas tahun ini. Rencananya Kementerian PUPR akan membangun fisik jalan layang tersebut. Selanjutnya Pemprov harus membebaskan akses Gedebage-Soekarno Hatta seluas 9,52 hektar. “Baru tahun depan kita membahas perencanaannya, nilainya masih belum bisa dihitung,” paparnya.
Pemkot Bandung sendiri dalam proyek ini hanya memiliki porsi membebaskan lahan seluas 1,35 hektar untuk jalan layang Kiara Condong. Koswara mengatakan 80% porsi pembebasan lahan ada di Pemprov Jawa Barat. “Konstruksinya dari Kementerian. Gedebage-Soekarno Hatta itu mahal [lahannya] saat ini belum ada estimasi appraisal,” ujarnya.
Pekerjaan fisik yang akan menyita waktu juga dipastikan terjadi di pengerjaan underpass Gasibu yang membutuhkan lahan seluas 520 meter. Menurut Koswara fisik BIUTR akan mulai dari Jalan Dr Junjunan, lalu turun masuk ke underpass Gasibu dan naik lagi hingga tersambung dengan Gedebage. “Desain terakhir nggak ada perubahan,” katanya.
Koswara mengakui saat ini pihak JICA masih terus mengejar para pihak guna menyelesaikan proyek tol ini. Dari informasi yang diterima pihaknya, kemungkinan JICA melakukan adendum proyek dengan Kementerian terbuka. “Biaya konstruksi itu dari JICA. JICA itu yang ngejar-ngejar harus selesai, JICA minta segera dimulai,” tuturnya.
