Bisnis.com,BANDUNG—Sekda Jabar Iwa Karniwa membenarkan jika permintaan Kota Bekasi terkait kenaikan bagi hasil pajak kendaraan susah diluluskan.
“Dalam Undang-Undang 29/2009 tentang pajak dan retribusi daerah posnya itu sudah jelas. Kalau [permintaan Kota Bekasi] itu dilaksanakan ya melanggar undang-undang,” paparnya di Bandung, Jumat (5/4/2019).
Dalam aturan hukum porsi bagi hasil pajak kendaraan terbagi untuk daerah sebesar 70% dan provinsi 30%. Sepanjang payung hukum tersebut belum berubah, maka pihaknya meminta daerah untuk taat dan patuh pada perundang-undangan. “Besarannya sudah ditetapkan, kita patuh saja dan taat,” tuturnya.
Meski begitu pihaknya mengaku permintaan Kota Bekasi sebagai penyumbang pajak kendaraan terbesar kedua di Jabar harus dicarikan solusi alternatifnya.
“Komunikasikan dengan alternatif lain, tapi tidak dikaitkan dengan hal itu [pajak kendaraan]. Dicari jalan keluarnya tapi tidak melanggar undang-undang,” katanya.
Sebelumnya diberitakan media, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berencana mengajukan perubahan undang-undang mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) melalui Asosiasi Pemerintah Kota (Apeksi). Pengajuan ini bertujuan untuk memuluskan rencana biaya sekolah gratis di kotanya untuk tingkat SMA/SMK negeri.
Menurutnya pembiayaan untuk sekolah gratis bisa terealisasi dengan dana yang tercurah di sana. Pasalnya dari pendapatan PKB-BBNKB, pihaknya hanya mendapat 30%, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat 70% dari total pendapatannya tiap tahun yang mencapai Rp2 triliun.
