Pemprov Jabar Cari Dana CSR untuk Keruk Pelabuhan Ikan Cisolok

 

Sedimentasi menjadi masalah klasik nelayan Cisolok karena kapal -kapal ikan tidak bisa parkir di kolam penampungan. Material lumpur hanya menyisakan 10 persen area dalam dari total 4 hektare kolam penampungan kapal.

 

Akibat sedimentasi parah, kapal nelayan harus ditambatkan di Pelabuhan Nusantara yang lokasinya jauh dari daratan. Banyak nelayan terpaksa berenang dari kapal menuju daratan.

 

“Ini upaya jangka pendek,” ujar Sekda Jabar Iwa Karniwa usai Rapat Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Cisolok di Gedung Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/19).

 

Pemprov, kata Iwa, akan mencari dana CSR perusahaan dan BUMN agar penggaran tidak bergantung APBD atau APBN. “Sekarang mudah-mudahan kita cari alternatif. Paling tidak bagaimana untuk pengerukan tidak menggunaan APBD atau APBN. Mudah-mudahan tadi Pak Luhut (Menko Kemaritiman RI) dan Deputi Infrastruktur bisa koordinasi dengan Kementerian BUMN, barangkali masih ada CSR,” kata Iwa.

 

“Dengan pengerukan itu, paling tidak kapal-kapal kecil di bawah 10JT itu bisa parkir. Sementara ini, sebagian kapal-kapal kecil ini parkir di Pelabuhan Nusantara sehingga waktunya lama, high cost juga,” kata Iwa.

 

Menurut Iwa, selama 10 tahun terakhir Pemkab Sukabumi dan Pemprov Jabar sudah menghabiskan dana Rp42 miliar untuk mengeruk kolam penampungan kapal, tapi tetap tidak cukup. “Sekarang kalau untuk dibangun sampai dengan tuntas itu dibutuhkan Rp141 miliar,” sebut Iwa.

 

Selain kolam penampungan, rakor juga membahas progres pembangunan Pelabuhan Ikan Cisolok. Pemkab Sukabumi sudah memberikan studi kelayakan ke Kemenko Maritim, tinggal menunggu review termasuk pola pembangunan dan desain.

 

Menurut Iwa, pelabuhan perikanan yang lebih tertata tanpa sedimentasi diharapkan penghasilan nelayan akan meningkat empat sampai lima kali lipat.