Bisnis.com, BANDUNG — Pemprov Jawa Barat menerbitkan surat penetapan lokasi (penlok) untuk proyek tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan, penlok tersebut akan langsung digunakan pihak PT Jasa Marga Japek Selatan (JJS) untuk membebaskan kebutuhan lahan sekitar 700 hektar. Dengan adanya penlok maka proses pembangunan fisik bisa segera dimulai.
“Alhamdulillah untuk masalah yang sifatnya pembebasan lahan penlok sudah diterbitkan oleh Pak Gubernur, sekarang bisa digunakan untuk pembebasan lahan,” katanya di Gedung Sate, Jumat (22/3/2019).
Kata dia, ada beberapa hal yang perlu dituntaskan terkait proses perizinan penggunaan lahan Perhutani. Iwa menuturkan PT Jasa Marga Japek Selatan harus menempuh satu proses administrasi.
“Tadi kita undang Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup karena menyangkut Amdal,” ujarnya.
Pemprov dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mencapai kesepahaman untuk melaksanakan secara normatif proses pembebasan lahan. Proses pertama, kata Iwa, BUJT harus mengantongi persetujuan tertulis terkait penggunaan lahan dari direksi Perhutani. “Tahapan berikutnya rekomendasi [pembebasan lahan Perhutani] dari Pak Gubernur kepada Kementrian LHK,” tuturnya.
Di saat yang sama, pihaknya juga sudah meminta Kepala Dinas Kehutanan melakukan verifikasi di lapangan terhadap lahan Perhutani tersebut. Hasil verifikasi ini nantinya menjadi semacam rekomendasi teknis untuk Gubernur Jabar mengambil keputusan dan meneruskan rekomendasi kepada LHK. “Mudah-mudahan bisa dimulai [akhir] Maret untuk selanjutnya pembebasan dan konstruksinya,” katanya.
Iwa menilai urusan administrasi pertanahan memang harus disegerakan pihak BUJT mengingat target operasi tol dari Jatiasih, Bekasi hingga Sadang, Purwakarta ini direncanakan pada 2020.
Dengan biaya investasi mencapai Rp14,6 triliun dengan biaya konstruksi Rp8,8 triliun, dan biaya tanah sekitar Rp10 triliunan pengerjaan akan dikebut tahun ini. “Direncakan mulai bekerja sebetulnya tahun ini, tadi ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan terkait masalah tanah,” paparnya.
Meski masih ada ganjalan proses lahan Perhutani, Pemprov Jabar optimis tol ini bisa tuntas sesuai target. Karena itu pihaknya mendorong agar BUJT bisa menyelesaikan seluruh persyaratan normatif bisa selesai singkat. “Agarakhir April sudah pembebasan sebagian [lahan] dan Mei sudah mulai [konstruksi],” tuturnya.
