Bisnis.com, BANDUNG - Kembali terungkapnya kredit fiktif yang melibatkan Bank BJB Syariah menguatkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal efektivitas penyaluran kredit dan operasional Bank BJB, induk usaha Bank BJB Syariah.
Beberapa waktu lalu, BPK mencatat ada beberapa ketidakefisienan dan ketidakefektifan emiten bersandi saham BJBR itu dalam pengelolaan operasional.
Kesimpulan itu didapat setelah BPK melakukan pemeriksaan pada 2014 dan semester I/2015 yang kemudian dituangkan dalam dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan (IHSP) semester II/2017.
BPK mencatat Bank BJB belum memiliki rencana pemasaran brand produk dan jasa yang efisien untuk memenangkan persaingan. Perseroan juga belum memiliki pedoman operasional pemasaran yang mengacu pada kebijakan umum.
Akibatnya, kegiatan komunikasi pemasaran tidak dapat terukur dan kurang terarah karena direksi tidak menetapkan SOP pada grup komunikasi perusahaan. Selain itu, manajemen perseroan juga belum melaksanakan pengembangan dan penguatan kapasitas segmen ekonomi mikro dan segmen produktif lain.
Penyaluran kredit UMKM Bank BJB 2015 juga sangat selektif dan lebih banyak ditujukan kepada debitur lama. Sebab, bank itu belum mampu menurunkan NPL kredit UMKM yang sebesar 23,03%. Alhasil, perolehan laba operasional kredit dan pelayanan kredit UMKM tidak maksimal dan jumlah kredit tidak berkurang signifikan.
"Pemberian kredit UMKM belum sepenuhnya didukung analisis kredit performing loan mikro yang telah ditetapkan," tulis laporan tersebut.
Bank BJB juga belum menetapkan strategi dalam merencanakan kebutuhan SDM. Selain itu bank belum memiliki unit yang berfungsi mengurus pembiayaan belanja modal pekerjaan pemda. Ini menyebabkan Bank BJB tidak maksimal dalam memperoleh laba dana pihak ketiga, kredit dan fee based income dari pemda karena belum optimal bekerjasama.
Hal ini karena BJB belum menyusun dan menetapkan standar prosedur tentang pelayanan peda dan belum menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi spesifik khusus pemda. Selain itu bank juga belum menyediakan SDM dan sistem informasi dalam mendukung penyaluran kredit belanja modal ke pemda.
