Bisnis.com, SUKABUMI - Calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengupayakan untuk melakukan pemekaran daerah di Jawa Barat guna meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
"Ada warga desa di pelosok Kabupaten Sukabumi untuk urus KTP sampai 8 jam ke kota, mending kalau beres sehari, belum dipingpong," katanya dalam forum silahturahmi dengan Forum Komunikasi Pemekaran Daerah, dan organisasi yang memperjuangkan CDOB (Calon Daerah Otonomi Baru) di Kabupaten Sukabumi, seperti dalam keterangannya, Selasa (10/4).
Namun, upaya ini menurutnya tidak mudah lantaran harus ada proses yang ditempuh termasuk proses lobi-lobi politik ke pemerintah pusat. Dia pun akan meminta partai, relawan dan simpatisan berjuang menangkan Rindu (Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum) guna mewujudkan hal tersebut.
"2019 ada Pilpres. Itu sebuah momentum. Kalau mau menang di Jabar, tanda tangan kontrak politik ke calon presiden untuk mencabut moratorium (pamekran daerah)," kata pria yang kerap disapa Emil ini.
Dia menyatakan, alasan Jabar perlu ada pemekaran daerah karena penduduknya yang sangat besar. Emil mencontohkan Jatim yang penduduknya kurang dari 40 juta, tapi memiliki 38 kabupaten/kota. Sementara Jabar dengan jumlah pendduk 47, hanya memiliki 27 kabupaten/kota.
Akibatnya, kata dia, APBD yang dihitung berbanding lurus dengan jumlah daerah yang menjadikan warga Jabar memperoleh angka lebih sedikit dibandingkan warga Jatim.
Menurut Emil, jika warga Jatim dapat Rp 1 juta per orang, maka warga Jabar hanya Rp 600 ribu per orang. " Maka pemekaran wilayah menjadi agenda politik paling urgent," ujarnya.
saat ini, kata Emil, ada 18 daerah di Jabar yang diusulkan untuk dimekarkan. "Mudah-mudahan dengan kemenangan Rindu akan mengakselerasi pemekaran wilayah, mempercepat proses pembangunan infrastruktur, dan menjadikan Jabar sebagai provinsi paling maju se Indonesia," kata Emil.
Sementara Ketua forum pemekaran wilayah Jampang Sukabumi selatan Bayu Rusnandar menyatakan, Kabupaten Sukabumi itu sangat luas memiliki 47 kecamatan dengan luas wilayah 419.970 hektare. Padahal, idealnya satu kabupaten terdapat 5 hingga 7 kecamatan.
"Kasihan warga desa harus menjangkau pelayanan publik ke kota yang jauh. Dengan pemekaran, akan memudahkan warga mendapat pelayanan publik. Karenanya, kami rindu Jampang dimekarkan," kata Bayu.
