Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jabar meminta kabupaten/kota untuk terus mengurangi jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) beras sejahtera (Rastra) dengan melakukan akurasi data.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan di provinsinya ada 2,2 juta warga yang masuk dalam KPM. Menurutnya ke depan jumlah ini harus bisa berkurang karena dia menyakini ada pergeseran data di lapangan. "Saya harap tiap daerah juga berlomba untuk mengurangi jumlah KPM-nya, saya minta khusus ke Bupati dan dengan berbagai programnya,” katanya di Bandung, Kamis (8/3).
Menurutnya akurasi data KPM di tiap daerah harus terus dilakukan mengingat pergeseran data terus terjadi setiap saat. Sebab boleh jadi perubahan tersebut akibat dari hasil program PKH dan program pengentasan kemiskinan lainnya yang membuat masyarakat menjadi tidak berhak menerima bantuan Rastra.
"Tentu di lapangan harus ada akurasi data karena pergeseran data itu terus terjadi, boleh jadi perubahannya itu adalah penerima rastra yang dengan program PKH dan program pengentasan kemiskinan lainnya kemudian dia berhasil maka tidak berhak lagi menerima Bansos Rastra, jadi rastra ini datanya bisa berubah," katanya.
Perbaikan data ini juga penting karena ke depan, rastra akan dibagikan dalam bentuk uang, sehingga Bulog menurut Aher tidak akan mempunyai jumlah beban serapan. Untuk itu, mulai Juli 2018 nanti, Jawa Barat akan membagikan rastra dalam bentuk uang.
"Ketika dihadapkan pada regulasi tidak fleksibel akan sulit juga. Hampir dipastikan manakala harga di pasaran untuk harga gabah kering giling lebih tinggi dibanding dengan harga bulog (HPP), pasti mayarakat menjualnya keluar kan. Dampaknya bulog tidak punya persediaan beras, apalagi ketika ingin Rastra tidak ada persediaan beras," tuturnya.
