Bisnis.com, SOREANG - Seluruh komponen masyarakat Kab Bandung diminta ikut mewaspadai penggunaan dana bantuan sosial dan hibah pada tahun ini. Pasalnya, jelang Pilkada pada 9 Desember 2015, pemda sengaja menaikan nilai anggaran kedua pos yang rawan penyelewengan tersebut.
Pada tahun ini, pemda mengalokasikan anggaran dana hibah sebesar Rp131,2 miliar dari tahun sebelumnya sebesarnya Rp107,5 miliar. Sedangkan alokasi bantuan sosial justru menurun dari Rp13,8 miliar menjadi Rp12,6 miliar.
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung, Deni Abdullah mengatakan, sebaiknya dana bansos dan hibah pada tahun pilkada ini dihentikan untuk sementara waktu karena dikhawatirkan petahanan demi mendapatkan simpati masyarakat.
Karena sudah terlanjur diketuk, dirinya meminta Pemrov Jabar, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk melototi penggunaan dana bansos dan hibah ini. Terlebih pusat punya kewenangan untuk menahan pencairan dana tersebut.
"Kedua sumber dana itu bisa tidak dicairkan saat tahun pilkada. Pemerintah kan bisa menangguhkannya dulu," katanya.
Ada kecendrungan calon petahana kepala daerah di Indonesia menggunakan APBD sebagai salah satu alat kampanye. Sehingga, perlu diwaspadai dan menjadi salah satu fokus perhatian semua pihak terkait.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Sofian Nataprawira menjelaskan, peningkatan dana hibah ini sesuai dengan aspirasi yang disampaikan warga masyarakat.
"Besarannya bergantung permohonan dari masyarakat serta ketentuan yang berlaku. Jadi itu yang menjadi acuannya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
