Bisnis.com, BANDUNG — Para guru besar dan akademisi se-Bandung Raya mengadakan Dialog Kebangsaan yang bertajuk "Kampus Memanggil: Penegakan Konstitusi dan Keadaban Berbangsa" pada Selasa (19/3/2024) di Kampus Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
Dialog ini diadakan sebagai respons terhadap berbagai peristiwa politik, hukum, dan kebijakan yang dianggap telah menyimpang dari prinsip demokrasi yang seharusnya.
Dalam orasi pernyataan sikap yang diawali oleh guru besar Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijati, menegaskan bahwa Reformasi 1998 bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi sistem politik dengan menjunjung tinggi Pancasila, etika, dan konstitusi. Namun, selama hampir lima tahun terakhir, berbagai peristiwa telah mengkhianati semangat reformasi tersebut.
“Sejatinya tujuan Reformasi 1998 adalah untuk mewujudkan demokratisasi sistem politik melalui reformasi konstitusi dan regulasi yang harus dijaga demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan pada Pancasila, etika dan konstitusi yang terbebas dari otoritarianisme, KKN, ketidakadilan hukum, ekonomi, sosial dan pendidikan,” ucapnya dengan lantang.
Susi juga menyinggung pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019, pembentukan Undang-Undang (UU) menggunakan metode omnibus seperti UU Cipta Kerja, dan politisasi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai contoh nyata pelemahan demokrasi dan penegakan hukum.
Selain itu, kebijakan-kebijakan yang kurang didukung oleh analisis berbasis riset dan analisis dampak mendalam di berbagai bidang juga menimbulkan persoalan serius, termasuk dalam sektor pendidikan.
Baca Juga
Selain itu para akademisi juga menyampaikan keprihatinan terhadap pelanggaran etika dan hukum yang meluas, terutama selama pelaksanaan Pemilu 2024. Dugaan kecurangan yang meluas selama proses perhitungan hasil pemilu menuntut tindakan korektif yang segera untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap hasil tersebut.
Dialog kebangsaan ini dilakukan sebagai gerakan moral, kelanjutan dari "Seruan Moral" sebelumnya yang dilakukan oleh sivitas akademika di berbagi kampus di Indonesia pada perhelatan Pemilu Pilpres 2024. Gerakan ini menegaskan bahwa kampus memiliki peran penting dalam mengawal penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai tanggung jawab kaum intelektual, mereka menyatakan sikap kritis berlandaskan kebenaran ilmiah, Pancasila, dan UUD 1945. Mereka menegaskan pentingnya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan untuk menjalankan fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga yang terbebas dari kepentingan politik dan ekonomi.
“Kami, para kaum intelektual memegang teguh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan guna menjalankan fungsi-fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbebas dari segala kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi guna menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat,” tegas guru besar Universitas Pendidikan Indonesia Amung Ma’mun, dalam pernyataannya.
"Kampus Memanggil" adalah respons atas keprihatinan yang merayap di masyarakat. Dengan tekad yang kuat, mereka mendorong kaum intelektual untuk bersatu dengan seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan pengawalan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Daryono Hadi Tjahjono menekankan pentingnya reformasi hukum dan kebijakan di berbagai sektor juga diperlukan guna mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan serta membangun bangsa yang beretika dan bermartabat.
Lebih dari itu, ia mengimbau agar masyarakat berupaya bersama-sama meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya peran sebagai warga negara yang kompeten dalam memperkuat demokrasi Indonesia.
“(Kami) menuntut pemerintahan yang terbentuk sebagai hasil Pemilu 2024 melaksanakan amanat rakyat berlandaskan pada prinsip negara hukum yang demokratis dengan menjunjung tinggi etika dan martabat manusia serta tidak menjalankan politik dinasti,” ucap Daryono.
Para akademisi juga mendesak agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap implementasi undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berpotensi memiliki dampak luas pada kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Termasuk di antaranya adalah penyelidikan atas dugaan kecurangan dan rekayasa dalam Pemilu 2024.
Di akhir, Gerakan Moral Kampus Memanggil menyerukan beberapa poin inti dari dialog yang digaungkan oleh guru besar Universitas Pasundan Cartono:
1. Bahwa kaum intelektual tetap konsisten bekerja secara profesional di bidang masing-masing sambil senantiasa menyuarakan keprihatinan publik berlandaskan pada nurani dan kaidah- kaidah keilmuan melalui tridarma perguruan tinggi;
2. Bahwa kaum intelektual senantiasa berpegang pada tradisi akademik untuk melaksanakan tanggung jawab ilmiah dengan menggunakan kapasitas intelektual dan ilmu untuk kemaslahatan orang banyak, terutama saat rakyat dalam posisi tidak berdaya (powerless);
3. Bahwa kaum intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk mengkritisi dan mengoreksi penyelenggaraan negara ketika kepentingan publik sudah terancam oleh kepentingan pribadi, elite maupun golongan; dan
4. Bahwa saat ini kaum intelektual terpanggil untuk bergerak bersama-sama dengan elemen masyarakat guna menegakkan kembali prinsip-prinsip UUD 1945 serta etika demi keberlangsungan masa depan Indonesia sebagai negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur.
(Dini Putri Rahmayanti)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
