Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil sejumlah langkah strategis usai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak pemberian izin keramba jaring apung (KJA) pada 3 perusahaan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar Rinny Cempaka mengatakan pihaknya mengambil sejumlah langkah pascapengumpulan bahan keterangan terkait tata ruang untuk KJA wilayah Pangandaran dari berbagai pihak, yang juga dihadiri Susi Pudjiastuti termasuk Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Forum Bela Wisata, para stakeholder terkait, serta tokoh masyarakat.
“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat mengambil langkah strategis untuk memastikan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan berkeadilan,” kata Rinny dalam keterangan resmi, Rabu (6/8/2025).
Rinny memastikan langkah tersebut antara lain akan melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh masukan dan data yang telah dikumpulkan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tata ruang terhadap sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata.
“Sekaligus memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip keberlanjutan ekosistem serta kepentingan masyarakat lokal,” tuturnya.
Guna memperkuat posisi daerah dalam pengelolaan ruang laut, DKP Jabar menurutnya akan memberikan pendampingan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Langkah ini termasuk mendorong dan mengarahkan proses pengusulan revisi dan review perijinan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) oleh KKP untuk KJA di Pangandaran.
Baca Juga
“Dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, dan sosial ekonomi bagi masyarakat dan pihak terkait,” katanya.
Untuk memastikan keselarasan kebijakan di tingkat pusat dan daerah, DKP Jabar akan berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP.
“Koordinasi ini mencakup pembahasan terkait penerbitan KKPRL di Pangandaran, serta upaya penyelarasan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan laut yang berwawasan lingkungan,” ujarnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, Rinny memastikan pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola ruang laut khususnya di Pangandaran yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kelestarian sumber daya laut dan pariwisata demi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Sebelumnya, melalui cuitannya, Susi mencolek Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait terbitnya perizinan KJA
"Hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat sangat prihatin dan luarbiasa terluka. Menghadiri rapat atas pengkavlingan ijin KJA di pantai timur Pangandaran. Di mana ternyata pantai timur Pangandaran sudah diberikan ijin kepada 3 Perusahaan untik membuat KJA. Dulu Bapak Presiden Prabowo waktu berperahu, sudah berjanji yang sangat kita hargai untuk mengganti Bagan2 bambu supaya Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi," katanya, dikutip dari akun X @susipudjiastuti.
