Bisnis.com, GARUT - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut pada tahun 2024 tercatat hanya sebesar 69,21. Angka tersebut menempatkan Garut di posisi kedua terendah dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat (Jabar).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat yang dirilis dalam laporan Garut Regency in Figures 2025, capaian IPM Garut hanya lebih tinggi dari Kabupaten Cianjur yang menempati posisi terbawah se-Jabar dengan 68,89.
Kondisi ini menjadi sorotan serius, mengingat IPM merupakan indikator komprehensif yang mencerminkan keberhasilan daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya, terutama di 3 dimensi utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Kepala BPS Kabupaten Garut, Nevi Hendri, mengatakan, angka tersebut mencerminkan tantangan besar yang masih harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya.
"Angka 69,21 itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada realitas rendahnya harapan lama sekolah, pendapatan per kapita yang belum ideal, serta layanan kesehatan yang belum merata di berbagai pelosok Garut," kata Nevi Hendri, Selasa (17/6/2026).
Secara keseluruhan, rata-rata IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 adalah 74,92. Artinya, IPM Garut tertinggal hampir 6 poin dari capaian rata-rata provinsi.
Baca Juga
Bahkan jika dibandingkan dengan daerah teratas seperti Kota Bekasi (83,55) dan Kota Depok (83,05), ketimpangan semakin terlihat mencolok.
Nevi Hendri menjelaskan, meski ada peningkatan dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan IPM Garut tergolong lambat.
"Ini menandakan pembangunan belum inklusif. Akses terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan masih belum merata, terutama di wilayah selatan Garut dan daerah pegunungan," tambahnya.
Data IPM Garut juga kalah dari kabupaten lain di Priangan Timur, seperti Tasikmalaya (69,98), Ciamis (73,64), bahkan Pangandaran (71,03) yang baru mekar sebagai kabupaten beberapa tahun lalu.
Salah satu indikator penyusun IPM yang sangat memengaruhi posisi Garut adalah aspek pendidikan. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Garut masih tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain.
"Banyak anak-anak di pelosok Garut yang hanya lulus SD atau SMP. Faktor ekonomi, jarak ke sekolah, dan minimnya infrastruktur pendidikan menjadi hambatan utama," kata Nevi.
Dia menambahkan, pemerintah daerah perlu berinovasi dalam memperluas akses pendidikan menengah dan atas, serta mendorong program kejar paket bagi warga dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal.
Selain pendidikan, dimensi kesehatan juga menjadi tantangan besar. Angka harapan hidup di Garut masih belum optimal karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan distribusi tenaga medis yang tidak merata.
"Puskesmas di daerah terpencil banyak yang kekurangan dokter tetap. Belum lagi kendala transportasi membuat warga enggan memeriksakan kesehatan ke fasilitas yang jauh," tutur Nevi.
Dari sisi ekonomi, pendapatan per kapita di Garut juga masih tergolong rendah. Mayoritas masyarakat bekerja di sektor informal dan pertanian subsisten, yang belum mampu memberikan pendapatan secara stabil dan layak.
"Kita melihat ketimpangan antara daerah pusat kota dan kecamatan di pinggiran sangat tinggi. Akses terhadap peluang ekonomi belum terbuka luas," katanya.
Melihat tren ini, Nevi Hendri berharap agar pemerintah Garut menjadikan data IPM sebagai pijakan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Dia menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data dan pemetaan masalah secara mikro.
Ia juga menyarankan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pemerataan layanan dasar.
"Garut tidak kekurangan potensi, tapi perlu percepatan eksekusi. Tanpa intervensi yang tepat, jurang ketimpangan akan semakin lebar," ujar Nevi.
.jpg?w=300&h=221)
