Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong sistem pengupahan di Indonesia yang berbasis Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dievaluasi menjadi upah sektoral.
Dedi Mulyadi mengatakan persoalan UMK selalu menjadi masalah setiap tahun dan membuat pemerintah menetapkan tidak rasional. Ketidakrasionalan ini bisa tergambar di sejumlah daerah di Jabar yang memiliki perbedaan upah meskipun posisinya berdekatan seperti Sumedang dengan Kabupaten Bandung, Subang dengan Purwakarta, juga Karawang dengan Bekasi.
"Nah, saya tadi ada gagasan disampaikan ke forum Apindo, mudah-mudahan dan di depan Menteri Ketenagakerjaan, bagaimana kalau ke depan upah itu terpusat. Berlaku sama di Indonesia," katanya usai Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkornas) Apindo ke-XXXIV di El Royal, Bandung, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya penerapan upah sektoral tidak lagi melihat wilayah per wilayah mengingat sejumlah daerah memiliki sektor usaha yang berbeda-beda. Jika mash berbasis UMK, maka akan selalu menjadi komoditas politik di daerah terutama menjelang Pilkada
“Tidak usah membedakan wilayah lagi. Udah sektoral. Sektor kimia, energi, dan pertambangan dimanapun sekian upahnya. Sektor garmen dimanapun sekian. Sektor makanan dan minuman dimanapun sekian. Sehingga tidak lagi upah menjadi bahan komoditi politik. Kenapa? Berbahaya penetapan UMK ketika pilkada,” tuturnya.
Menurutnya penetapan upah yang selalu menjadi komoditas politik akan menjadi beban kepala daerah.
Baca Juga
“Tidak semua gubernur punya daya tahan tekanan. Tidak semua bupati punya daya tahan tekanan. Kalau daya tahan tekanannya lemah, maka dalam waktu sekejap dia bisa loncat upahnya. Ini juga harus jadi bagi saya, upah itu bukan politik. Upah adalah kalkulasi hitungan ekonomi,” paparnya.
Upah sektoral juga dinilai bisa mencegah mudahnya industri merelokasi pabrik atau usaha karena tekanan upah lalu mencari daerah yang upahnya lebih murah.
"Jadi tidak lagi nanti industri itu gini. Karawang lari ke Indramayu, karena UMK-nya rendah. Nanti Indramayu naik lagi, lari lagi ke Jawa Tengah," ucapnya.
Dia meyakini, bila standar upah sama, menyesuaikan dengan masing-masing sektor, maka iklim dunia industri dan buruh akan kondusif.
"Menurut saya, kalau berbasis sektoral, maka di setiap daerah sektornya sama. Pertambangan semua daerah sama. Energi semua daerah sama, kemudian makanan minuman semua daerah sama dan ini akan membuat iklim dunia industri dan perburuhan di kita kondusif," tandasnya.
KDM—panggilan akrabnya menilai kenaikan upah tidak akan memiliki dampak signifikan pada kehidupan buruh manakala biaya hidup masih mahal. DIa menunjuk tingginya biaya pendidikan, akses air bersih, biaya listrik hingga transportasi. “Maka tugas kita, para bupati dan wali kota dan gubernur adalah menekan agar biaya produksi rakyat kita menurun,” ujarnya.
