Bisnis.com, BANDUNG—Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat (FKSS Jabar) mengklaim adanya penurunan calon siswa yang masuk sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahap I 2025.
Ketua Umum FKSS Jabar Ade D Hendriana mengatakan meski sekolah swasta menerima siswa lebih awal, nyatanya tetap saja sepi dan akhirnya ada yang terpaksa tutup beroperasi.
Menurutnya ada tiga faktor yang membuat sekolah swasta SMA sepi peminat, pertama masyarakat lebih memilih sekolah negeri dalam SPMB. Selain itu adanya kuota khusus domisili bagi kecamatan yang tidak memiliki SMAN.
"185 sekolah dan Kecamatan yang padat penduduk ada 31 sekolah dengan jumlah keseluruhan ada 216 Sekolah. Belum lagi adanya RKB 776, Rehab 207, Unit Sekolah Baru 16 dan DAK dari Pemerintah Pusat," kata Ade melalui keterangan resminya, Selasa (24/6/2025).
Dasar adanya kuota khusus menurut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah Permendikbudristek nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pendidikan pasal 8 ayat 4 huruf f (pengecualian) dan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 071/H/M/2024.
"Memang diperbolehkan menambah kuota peserta didik menurut Permendibud ristek No 47 Tahun 2023 Pasal 8 ayat 4 huruf f tapi harus diperhatikan juga pasal 8 ayat 6 huruf b yaitu ketersedian sarana prasarana," katanya.
Baca Juga
Sementara, 216 sekolah tersebut Dapodiknya akan merah overload karena maksimal 12 rombel dengan jumlah 432 siswa. Sedangkan 216 sekolah itu, kata dia masing-masing kuotanya 504 siswa dan harus memperhatikan kenyaman siswa dalam proses belajar mengajar serta memperhatikan masa depan siswa.
"Terutama bagi sekolah negeri yang menerima siswa melebih kapasitas ruangan yang ada. Sebab bila jumlah rombelnya over load (melebihi kapasitas), maka berpotensi menjadikan situasi belajar yang tidak kondusif dan sulit melakukan evaluasi yang komprehensif," jelasnya.
Dengan kondisi ini, FKSS Jabar mendorong pemerintah membuat kebijakan yang spesifik untuk memantau jumlah siswa yang masuk setiap sekolah. Jangan sampai nantinya melebihi kapasitas, dan minim fasilitas, minim guru, hingga akan berdampak pada kualitas sekolah.
Disdik Jabar juga perlu melakukan analisis potensi siswa yang akan masuk setiap wilayah. Seharusnya, kata Ade, jumlah siswa itu dibagi dengan ketersediaan sekolah yang ada agar bisa membuat pemetaan ketersediaan sekolah dan tidak menumpuk pada sekolah negeri saja.
"Dilaksanakan sesuai juknis SPMB. Tidak ada lagi sistem-sistem yang lain seperti memaksakan penambahan rombel di sekolah negeri," katanya.
