Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi santai kritikan tajam yang terus menyertainya lebih dari 100 hari memimpin Jawa Barat.
Menurutnya ia tidak peduli dengan sebutan, Mulyono Jilid 2, Gubernur Konten, Gubernur Lambe Turah, hingga baru-baru ini disebut Gubernur Tolol.
"Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks, karena dia sayang sama saya," kata Dedi Mulyadi, Selasa (24/6/2025).
Dedi Mulyadi, memaknai kepemimpinan sebagai bentuk perbuatan dan aksi nyata dalam memimpin Provinsi Jabar, demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana dalam hadits Rasulullah, bahwa "Setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya".
Sepenggal hadits Rasulullah ini, menjadi salah satu langkah gerak Dedi Mulyadi di setiap kebijakan program yang digagasnya. Selama lebih dari 100 hari kepemimpinan Dedi Mulyadi di Jabar, berbagai program telah diluncurkan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga lingkungan.
Baca Juga
"Bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamanya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemamuran rakyatnya," katanya.
Dalam unggahannya, KDM sapaan akrabnya menunjukan komitmennya dalam membangun pendidikan di Jawa Barat. Salah satunya dengan membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa kepada masyarakat miskin yang jumlahnya mencapai 12.600 keluarga miskin.
"Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik, tapi miskin. Maka saya pengen jadi 20.000 ribu keluarga miskin yang bisa sekolah di sekolah pemerintah. Dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju sekolah," tegasnya.
"Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat," tambahnya.
Dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Jabar menyiapkan anggaran dari hasil efisiensi sebesar Rp3,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan dan sanitasi.
"Jalan-jalan sudah mulai dibangun di berbagai tempat walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita," katanya.
Di samping itu, KDM juga menunjukan komitmennya terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat. Pemprov Jabar akan segera membayar tunggakan BPJS dalam rancangan anggaran perubahan tahun 2025 ini.
"Kemudian ini nih BPJS nunggak Rp334 miliar yang dibayarkan ke kabupaten/kota. Sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS ketika sakit. Di perubahan anggaran akan saya masukan," tegasnya.
Selanjutnya, permasalahan-permasalahan sosial yang kerap dihadapi oleh masyarakat, dari mulai rumahnya terkena longsor, warga yang melanggar hukum karena menggunakan tanah negara untuk berjualan ataupun bermukim, sedikit demi sedikit dituntaskan KDM.
"Tapi tetap ketika mereka digusur, saya memberikan uang untuk mereka buat kontrak rumah, buat modal usaha baru di tempat lain, dan seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat," pungkasnya.
