Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah daerah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) didorong untuk mengambil langkah konkret dalam mengendalikan harga dan mendorong transformasi digital, khususnya melalui elektronifikasi sistem pembayaran.
Langkah ini dianggap krusial untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Kiptiah Riyanti dalam pertemuan strategis yang digelar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) beberapa waktu lalu, menegaskan, inflasi bukan sekadar indikator ekonomi, tetapi menyangkut langsung pada aspek kesejahteraan masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan tugas satu instansi. Ini tanggung jawab bersama, karena yang terdampak langsung adalah daya beli masyarakat. Kita harus bekerja dalam irama yang sama, dengan pendekatan terintegrasi antardaerah,” tegas Kiptiah.
Salah satu terobosan yang sedang dirancang adalah penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Ciayumajakuning 2025–2027. Dokumen ini akan menjadi acuan kebijakan lintas wilayah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan komoditas penting lainnya.
Kiptiah menjelaskan, strategi pengendalian inflasi harus difokuskan pada penguatan pasokan pangan, peningkatan transparansi distribusi, dan optimalisasi teknologi informasi.
Baca Juga
“Tanpa sistem distribusi yang tertata dan pemantauan harga berbasis teknologi, kita akan terus tertinggal dalam menghadapi fluktuasi harga musiman dan global,” ujarnya.
Kerja sama antarwilayah menjadi kata kunci. Integrasi logistik antara kabupaten/kota di Ciayumajakuning diharapkan bisa menekan ongkos distribusi bahan pokok, yang selama ini menjadi penyebab utama naiknya harga di tingkat konsumen.
Tidak hanya pengendalian harga, transformasi digital juga menjadi agenda mendesak. Menurut Kiptiah, digitalisasi bukan hanya soal perangkat teknologi, tetapi juga menyangkut efisiensi birokrasi dan transparansi keuangan daerah.
“Digitalisasi pembayaran daerah akan mengurangi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini harus dimulai dari atas, dari kemauan pimpinan daerah,” katanya menegaskan.
Langkah-langkah seperti pemanfaatan QRIS di pasar tradisional, pembayaran retribusi secara non-tunai, hingga pengembangan dashboard pemantauan keuangan real-time, menurutnya harus segera diimplementasikan.
Selain meningkatkan efisiensi, kebijakan ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di tengah perubahan perilaku konsumen pascapandemi, Kiptiah menyebut bahwa elektronifikasi pembayaran sudah menjadi kebutuhan, bukan pilihan.
“Ketika masyarakat sudah terbiasa transaksi digital, pemerintah juga harus menyesuaikan diri,” tambahnya.
Wilayah Ciayumajakuning dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pionir dalam digitalisasi daerah. Namun, tantangan infrastruktur dan literasi digital masih menjadi penghambat utama.
Beberapa wilayah di pelosok masih kesulitan mengakses jaringan internet stabil, sementara sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami keamanan dan manfaat transaksi digital. Untuk itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari penyedia layanan internet, perbankan, hingga komunitas digital lokal.
Bank Indonesia mendorong pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur lunak berupa pelatihan, sosialisasi, dan ekosistem inovasi berbasis digital.
Kiptiah menekankan, stabilitas harga dan digitalisasi transaksi harus berjalan beriringan. Keduanya menjadi fondasi dalam menciptakan ekonomi daerah yang tahan terhadap guncangan global dan musiman.
“Pertumbuhan yang kita harapkan bukan hanya soal angka, tapi bagaimana dampaknya terasa langsung oleh masyarakat. Ketika inflasi terkendali dan transaksi menjadi lebih mudah dan transparan, kepercayaan publik akan meningkat. Itulah pondasi ekonomi berkelanjutan,” tutupnya.
