Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 127 kepala keluarga (KK) asal Kabupaten Cirebon tercatat mengajukan pindah domisili ke luar daerah setelah libur panjang Hari Raya Idulfitri 2025.
Lonjakan pengajuan pindah ini disebut bagian dari gelombang urbanisasi pasca-lebaran, ketika banyak warga memutuskan menetap di kota tempat mereka merantau dan bekerja.
Data tersebut diungkap langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, Iman Supriadi, saat mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam inspeksi mendadak (sidak) pada hari pertama masuk kerja, Selasa (8/4/2025).
"Ada 127 kartu keluarga yang mengajukan pindah ke daerah lain," kata Iman.
Fenomena urbanisasi pascalebaran bukan hal baru di Cirebon. Setiap tahun, warga perantau yang semula pulang kampung untuk merayakan Idulfitri, akhirnya memutuskan membawa keluarganya pindah ke kota besar tempat mereka bekerja, seperti Jakarta, Bekasi, atau Bandung.
Muhammad, warga Plumbon, Kabupaten Cirebon adalah satu di antara mereka yang mengurus pindah domisili ke Bekasi. Ia mengaku telah lama bekerja sebagai sopir ekspedisi. di wilayah Tambun, Bekasi. Sementara suaminya bekerja sebagai sopir ekspedisi.
Baca Juga
Tahun ini, keduanya memutuskan membawa serta anak-anak mereka menetap di sana.
"Selama ini anak-anak tinggal sama neneknya di Cirebon. Tapi karena sekolah dan kehidupan kami lebih stabil di Bekasi, jadi kami urus pindah semua. Biar bisa sekolah di sana juga," tutur Muhammad.
Iman Supriadi mengungkapkan, Disdukcapil Kabupaten Cirebon tetap memberikan layanan selama libur Lebaran di beberapa titik layanan, termasuk pada tanggal 28 Maret, 3 April, dan 4 April 2025.
Meski bersifat terbatas, animo warga untuk mengurus dokumen tetap tinggi. “Cukup lumayan pelayanan saat libur lebaran. Tiga hari layanan terbatas itu cukup banyak juga warga yang datang,” kata Iman.
Ia menambahkan, berbagai bentuk pelayanan seperti pengajuan pindah datang, penerbitan KTP elektronik, hingga perubahan data kartu keluarga dilakukan secara langsung di kantor Disdukcapil dan 40 kecamatan yang telah terkoneksi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Terkait stok blanko KTP, Iman memastikan ketersediaan masih mencukupi. Saat ini, Disdukcapil menyimpan sekitar 6.000 keping blanko, dan secara rutin mengambil tambahan sebanyak 2.000 keping dari pusat setiap minggu. Bahkan, rencana pengambilan akan ditingkatkan menjadi dua kali seminggu agar pasokan lebih stabil.
"Blanko KTP masih ada 6.000 keping. Setiap minggu kita ambil ke pusat 2.000 keping, tapi kita coba dua kali seminggu supaya stok tetap aman,” jelasnya.
Disdukcapil juga mengadopsi sistem baru untuk mengurangi pemborosan blanko, yaitu dengan mewajibkan kehadiran langsung pemohon untuk pencetakan KTP dan aktivasi IKD. Hal ini bertujuan agar tidak ada KTP yang dicetak tetapi tidak diambil.
"Kalau mereka hadir langsung dan aktifkan IKD, maka bisa langsung cetak KTP elektronik. Ini untuk meminimalisir blanko-blanko yang terbuang," ujarnya.
.jpg?w=300&h=221)
