Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat mencatat tingginya minat wirausaha dari pelaku UMKM sepanjang 2024 ini.
Kepala DPMPTSP Jawa Barat Nining Yuliastiani mengatakan pihaknya menggelar Gebyar Pelayanan Terpadu (GPT) 2024 mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Jawa Barat. Dari data OSS Kementerian BKPM tercatat jumlah UMKM Jawa Barat yang mengajukan nomor induk berusaha (NIB) sangat tinggi.
“99% pelaku UMK yang mengajukan NIB, mereka bisa melakukan penyerapan tenaga kerja sampai 97%, mereka punya peranan peningkatan PDB kita 60%, sehingga sangat berpengaruh keberadaan UMK di Jawa Barat,” katanya di acara GPT 2024 di Pusdai, Kota Bandung, Selasa (17/12/2024).
NIB menurutnya membuka akses bagi para pelaku usaha mulai dari kemitraan hingga perbankan karena menjadi legalitas mutlak. DPMPTSP Jabar sendiri menggelar survei di 27 kabupaten/kota guna mendapatkan sampling apa yang dibutuhkan pelaku usaha UMKM.
“Mereka membutuhkan layanan akses perbankan, akses pasar, akses pelatihan dan legalisasi usaha mereka. Akses perbankan kebutuhan mereka Rp5-Rp10 juta, artinya super mikro. Sisi lain kami juga melihat perizinan yang diperlukan, oleh karena itu kami menyiapkan 16 jenis perizinan sekaligus hari ini,” tuturnya.
Karena itu pihaknya tak hanya menggelar GPT 2024 di Pusdai melainkan serentak di 27 kabupaten/kota. Tercatat ada 5500 UMK yang tercatat mengajukan legalisasi gabungan dari acara yang digelar di Pusdai dan daerah. “Di Pusdai ada 1200 UMK,”ujarnya.
Baca Juga
Jawa Barat menurut Nining sudah menerbitkan 2,3 juta NIB atau 21% dari total penerbitan NIB secara nasional yang sudah mencapai 11 juta NIB. “Ini kerja keras kabupaten/kota dan UMK yang semangat mengakses layanan yang kami berikan,” tutur Nining.
Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan dan membina UMKM mengingat para pelaku usaha ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Barat. Provinsi yang ia pimpin tahun ini bisa menembus target penerbitan NIB yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Tahun ini sampai Desember 2024 ada 1,1 juta NIB diterbitkan. Ini bukti kerja keras kita bersama, sinergi seluruh pihak antara pemerintah dan pelaku usaha,” katanya.
