Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mengoptimalkan Komisi Pengawasan Pupuk dam Pestisida (KP3) di wilayahnya. Petani di kabupaten tersebut dihadapi ketidakpatuhan terhadap harga eceran tertinggi (HET) pupuk.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana mengatakan isu distribusi pupuk yang kurang optimal di kalangan petani, meski stok pupuk subsidi masih tersedia menjadi perhatian banyak pihak.
"Artinya kan dikotomi, satu sisi persepsi seperti itu sisi lain ternyata ada, inilah yang harus kita bereskan, oleh sebab itu kami minta ke jajaran pertanian agar ini kita selesaikan, jangan sampai jadi bumerang bagi kita, nilai jelek ini kan berpengaruh pada citra kita, bukan karena pencitraan tapi setidaknya inilah yang harus diselesaikan," kata Nurdin, Jumat (6/9/2024).
Nurdin menyebutkan penyerapan pupuk subsidi di Kabupaten Garut tidak optimal, termasuk mekanisme penebusan yang berbelit-belit.
"Coba cek ketidakoptimalnya penyerapan ada di titik-titik mana salahnya, apakah di titik karena sulitnya mekanisme penebusan yang berbelit-belit atau karena pertimbangan apa, saya mohon itu juga diselesaikan dengan baik," tegasnya.
Petani di Kabupaten Garut mengeluhkan, kondisi kelangkaan pupuk subsidi yang sering terjadi. Bahkan, stok yang ada justru dijual mahal kepada petani-petani besar.
Baca Juga
Petani di Kabupaten Garut, Herdiansyah mengatakan setiap tahunnya selalu dihadapkan dengan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi. Alokasi dari pemerintah diklaim tidak sampai pada petani.
Menurutnya, minimnya realisasi alokasi kebutuhan subsidi pupuk kepada para petani dianggap menjadi salah satu kelemahan administrasi yang dibangun oleh pemerintah pusat.
"Saya pernah menemukan pupuk-pupuk subsidi yang dijual non subsidi. Pupuknya dijual kepada petani-petani besar. Modusnya selalu begitu setiap tahunnya," kata Herdiansyah.
Herdiansyah menuturkan minimnya suplai pupuk bersubsidi berkaitan dengan membengkaknya ongkos produksi. Sementara, nilai jual produksi gabah diprediksi bakal anjlok pada musim panen nanti.
"Biaya produksi tinggi, tetapi nilai jual produksinya rendah. Sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Bagi saya dan petani, ini sistem yang tidak adil," katanya.
Berdasarkan catatan Dinas Pertanian Kabupaten Garut, alokasi pupuk subsidi di Garut pada 2024 ini sebanyak 58.683 ton. Dari jumlah tersebut, 33.264 ton merupakan jenis urea dan 25.419 jenis NPK.
Ketua Pokja Pupuk Bersubsidi Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Rieza Fauzani mengakan, saat usulan rencana definitif kelompok (RDKK), pihaknya mengusulkan pupuk urea sebanyak 62.995 ton dan NPK 86.544 ton.
"Alokasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Tahun kemarin itu, urea sebanyak 55.974 ton dan NPK 40.956 ton," ujarnya. Kondisi tersebut terjadi karena sejumlah faktor. Pertama, pembatasan impor pospor dan kalium dari Cina; naiknya harga gas alam sebagai bahan baku urea; hingga terganggunya suplai akibat perang Rusia dan Ukraina.
