Bisnis.com, BANDUNG -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo dua bulan lalu, pihaknya menegaskan permasalahan pupuk menjadi perhatian penting dirinya untuk mengatasi permasalahan pangan.
"Sejak dilantik dua bulan lalu jadi Mentan oleh Presiden, saya langsung analisa ternyata permasalahan petani di lapangan itu masalah kelangkaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi," ungkap dia dalam Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Estate Partisipatif Provinsi Jawa Barat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (30/1/2024).
Menurut Amran, ia sudah hatam persoalan pertanian lantaran dirinya berkecimpung di dunia penyuluh pertanian hingga belasan tahun. Sehingga ia paham betul permasalahan yang saat ini terjadi.
"Jangan macam-macam, pihak yang mempersulit petani akan berhadapan langsung dengan menterinya," kata dia di hadapan 60 ribu pelaku pertanian.
Amran juga mengaku sudah memperingkas tahapan klaim pupuk bersubsidi dari semula harus menggunakan kartu tani, sekarang hanya menggunakan KTP saja.
"Karena ternyata itu mempersulit, sekarang kita peringkas dengan hanya menggunakan KTP ke pengecer," jelasnya.
Baca Juga
Ia pun memastikan saat ini tambahan subsidi untuk pupuk sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo, yakni Rp14 triliun.
"Itu sudah dilaksanakan," jelasnya.
Untuk itu ia berharap dunia pertanian di Indonesia akan semakin kuat dengan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dari petani. Sehingga produksi pangan akan meningkat.
"Kalau urusan pertanian itu jangan banyak berdebat, jangan banyak kata manis, tapi selesaikan langsung," kata dia.
Direktur Utama Pupuk Kujang Maryono mengatakan tidak hanya menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani, Pemerintah menjamin ketersediaan pupuk nonsubsidi.
“Pemerintah melalui Pupuk Indonesia, memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Pemerintah membantu memperoleh pupuk dengan mudah guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024,” ungkapnya.
Dalam rangka menjaga ketersediaan pupuk, Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian melalui Pupuk Indonesia menggelar program Gebyar Diskon Pupuk di berbagai kota/kabupaten selama bulan Januari sampai dengan Februari 2024, salah satunya di Induk Pusat Pemerintahan, Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 25 Januari 2024.
“Selama musim tanam ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dukungan bagi petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal di musim panen nanti. Gebyar Diskon Pupuk 2024 diselenggarakan Pupuk Indonesia, bekerjasama dengan pemerintah, di berbagai kota selama bulan Januari hingga Februari 2024. Rangkaian acara ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk petani serta memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk di musim tanam ini,” kata Maryono.
Pada kegiatan Gebyar Diskon Pupuk, Pemerintah menugaskan Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi dan mendorong petani agar segera melakukan penebusan pupuk, antara lain dengan menyiapkan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau.
Pemerintah juga senantiasa memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi, antara lain dengan cara melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah sentra pertanian. Hingga tanggal 31 Desember 2023 ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi tercatat sebesar 1.744.302 ton atau setara 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan Pemerintah. Adapun angka stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.215.280 ton dan pupuk non-subsidi sebesar 529.022 ton.
“Pupuk Indonesia menjalankan program Gebyar Diskon Pupuk sesuai dorongan pemerintah agar petani bisa menikmati pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau serta membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Semoga program ini dapat mendorong petani untuk menanam lebih awal sehingga kesuksesan musim tanam awal tahun ini bisa kita tuai bersama saat panen bulan april nanti,” kata Maryono.
