Bisnis.com, SUMEDANG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang menyusun skala prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrem yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman mengatakan APBD disusun berdasarkan skala prioritas daerah dengan menyinkronkan dengan kebijakan pusat dan provinsi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Herman mengatakan ada 4 strategi untuk melakukan skema percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumedang melalui intervensi APBD 2024.
"Pertama, menurunkan beban pengeluaran di antaranya melalui program-program perlindungan sosial seperti JKN APBD, rantang simpati, PKH, sembako, rutilahu, air bersih," katanya.
Kedua, sambung Herman, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan UMKM seperti pemberian sarpras UMKM, kelompok usaha bersama, Usaha Peningkatan Pendapatan Akseptor (UPPKA), bantuan ternak dan ikan, pelatihan kewirausahaan.
Ketiga, meminimalisasi wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar dan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan sekolah, puskesmas atau pustu.
Baca Juga
Kempat adalah, membangun karakter atau mengubah mindset melalui character building seperti sekoper cinta, peningkatan kapasitas para pendamping program. Untuk penurunan stunting, Pemkab Sumedang sendiri menurut Herman telah menetapkan zero new stunting. Artinya tidak ada lagi bayi-bayi lahir dalam kondisi stunting.
"Oleh sebab itu, pemkab saat ini menangani stunting dilakukan mulai dari hulu sampai ke hilir yaitu mulai dari remaja, pasangan usia subur atau calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-59 bulan," jelasnya.
