Bisnis.com, BANDUNG—Edukasi dan literasi keuangan inklusif memiliki peran yang sangat penting dalam membangun fondasi kuat bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mesti fokus pada pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan, akses terhadap produk dan layanan keuangan yang terjangkau, serta pengembangan keterampilan kewirausahaan.
“Literasi dan edukasi kepada masyarakat ini, menjadi salah satu peran aktif dari TPAKD,” katanya akhir pekan lalu.
Karena itu Uu mengimbau agar TPAKD melibatkan para kiai dan ulama dalam menyampaikan ilmu-ilmu ekonomi syariah kepada masyarakat.
Dia menilai selama ini TPAKD belum bergerak dengan baik, sehingga ekonomi syariah tidak bisa berjalan seperti yang diinginkan. Inilah mengapa ada rakor inklusi, tapi inklusi ini tidak bisa berdiri sendirian. Harus ada literasi dan edukasi.
“Nah, TPAKD ini yang harus memberikan peluang dan pengertian kepada masyarakat. Saya minta, libatkan para kiai dan ulama. Silakan sampaikan dengan lisan para kiai dan ulama, insyaallah ekonomi masyarakat akan semakin maju dan hebat,” ujarnya.
Baca Juga
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan 2022, indeks literasi keuangan provinsi Jabar sebesar 56,10 persen, naik dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 37,43 persen.
Sementara, indeks inklusi keuangan tahun 2022 sebesar 88,31 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya di tahun 2019 yaitu sebesar 88,48 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 51,05 persen di tahun 2019 menjadi 32,21 persen di tahun 2022.
Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat menggelar program jurnalistik Safari Ekonomi Syariah. Program ini mendapat dukungan penuh dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BJB Syariah.
