Bisnis.com, BANDUNG--Pemprov Jawa Barat menindaklanjuti persetujuan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan transportasi publik cable car di wilayah Cekungan Bandung.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya membahas terkait proyek tersebut dalam agenda rapat pimpinan di Gedung Sate, Bandung, Senin (7/8/2023).
"Membahas agenda kedinasan dan rencana persetujuan Pak Jokowi membangun cable car melintasi Bandung di dua tahun ini, sesuai persetujuannya waktu rapat di istana," katanya.
Dalam rapat tersebut, pihaknya mengaku saat ini sedang mengkaji rute kereta gantung yang akan melintas di daerah yang padat penduduk, melintasi bukit-bukit dan terlalu jauh jika diakses menggunakan kendaraan biasa.
Ridwan Kamil berharap tahap 1 pembangunan kereta gantung ini bisa diselesaikan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. "Setelahnya dilanjutkan di rezim berikutnya," ujarnya.
Sebelumnya, Instruksi Kepala Negara disampaikan dalam rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 3 Agustus 2023.
"Jadi kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap Cekungan Bandung atau Bandung Metropolitan dan kami diberikan waktu 1 bulan untuk melaksanakan," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangannya.
Menhub menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan setidaknya tiga moda transportasi terpadu untuk mengatasi kemacetan di kawasan Cekungan Bandung, salah satunya adalah moda transportasi kereta api. Saat ini, kereta api jalur Timur-Barat sudah tersedia dan memerlukan beberapa perbaikan.
"Usulan Pak Gubernur menjadi 3 lantai, 3 fungsi, kereta api, pedestrian dan LRT (lintas rel terpadu). Kita menggunakan tanah sendiri, jadi sangat mudah," ungkap Menhub.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun proyek transportasi masal berupa Bus Rapid Transit (BRT) dan juga kereta gantung. Menhub menyebut bahwa proyek BRT ditargetkan selesai pada tahun 2027 mendatang, sedangkan proyek kereta gantung akan dimulai secara bertahap.
"Pak Presiden setuju untuk menelaah lebih jauh terkait dengan Cekungan Bandung, jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu juga kemampuan fiskal kita," ungkap Menhub.
