Bisnis.com, SUMEDANG -- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir berbagi strategi dan cara soal penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sumedang di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Sumedang meraih nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi di antara kabupaten/kota se Indonesia.
"Saya diundang untuk sharing berbagi pengalaman. Kebetulan Sumedang diberikan kepercayaan untuk bisa menyampaikan base practice terhadap apa yang dilakukan yaitu melakukan perubahan di delapan area," ujar Dony dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (16/5/2023).
Dony mengatakan, sebagai kabupaten yang memperoleh nilai SPBE tertinggi, dirinya ingin berbagi pengalaman bagaimana mencapai angka tersebut. Kemudian, ia juga berharap agar Pemprov Kalteng dapat mereplikasinya.
"Kami berharap Pemprov Kalimantan Tengah ini bisa mengadopsi aplikasi kami yang namanya digital services living life, dimana nilai SPBE di tiap kabupaten/kota bisa terlihat melalui aplikasi, sehingga bisa tahu kelemahan tiap kabupaten kota dan bisa dicari tahu cara mengatasinya," kata Dony.
Menurut Dony, SPBE merupakan alat untuk menyejahterakan masyarakat. Sehingga berbagai aplikasi yang dimiliki Kabupaten Sumedang harus berdampak pada masyarakat.
"SPBE ini alat untuk menyejahterakan rakyat dan meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga berbagai aplikasi yang kami miliki pada akhirnya harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat," kata Dony.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa mengatakan lahirnya kebijakan Perpres SPBE untuk mengatur keterpaduan tata kelola SPBE sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Perpres Satu Data Indonesia (SDI) mengatur tentang keterpaduan tata kelola data untuk menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dibagi-pakaikan untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan nasional.
"Dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi pemerintahan, interkoneksi data dan informasi menjadi penting karena menjadi salah satu syarat pendukung terbentuknya efektivitas tata kelola pemerintahan," kata Arif.
Selain itu, lanjutnya, dengan adanya penyelenggaraan data terpadu dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan layanan yang kokoh, mulus, dan adaptif, sehingga data yang dihasilkan melalui SPBE dan SDI dapat digunakan secara maksimal.
"SPBE merupakan satu keharusan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik," kata Arif.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo berpesan agar semua instansi dan stakeholder terkait di Kalteng mengesampingkan ego sektoral, saling bersinergi dan berkolaborasi, serta bersama-sama menghasilkan satu dorongan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan yang lebih terdigitalisasi dan terintegrasi.
"Sebagai informasi, dalam kegiatan FKK kali ini, kami mengundang semua bupati yang ada di Kalimantan Tengah dan kami juga membuat komitmen bersama sebagai wujud dukungan dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dan SPBE di Kalimantan Tengah," kata Edy.
