Bisnis.com, SUMEDANG -- Kabupaten Sumedang menjadi pionir transaksi nontunai di tingkat pemerintah desa di Jawa Barat.
"Ini tentunya akan mudah, praktis dan aman karena menggunakan digitalisasi. Mudah, cepat tidak usah datang lagi ke bank. Hemat waktu, energi dan biaya. Tentunya aman menghindari risiko uang dicuri dan hilang," ucap Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Jumat (12/5/2023).
Menurut dia, transaksi nontunai juga menghindari penyimpangan karena tidak ada pertemuan fisik antara pembayar dan penerima pembayaran.
"Uang langsung masuk ke rekening melalui transaksi nontunai. Ini ikhtiar bagaimana reformasi birokrasi di tingkat desa bisa berjalan dengan baik. Terutama tata kelola keuangan desa bisa lebih transparan, akuntabel dan tentunya terhindar dari penyimpangan yang terjadi," kata Dony.
Menurutnya, hal tersebut melengkapi upaya di tingkat desa dalam rangka membangun Reformasi Birokrasi di desa.
"Membangun Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dengan SAKIP Desa dan berbagai pelayanan online-nya. Dan sekarang transaksi keuangannya pun digitalisasi," ujarnya.
Ia pun meminta kepada BPKP, Bank BJB dan Bank Sumedang untuk terus mengawal program tersebut.
"Dengan demikian, launchingnya bisa berdaya guna, berhasil guna, diimplementasikan di seluruh desa-desa di Kabupaten Sumedang," tuturnya.
Ia meyakini transaksi nontunai tingkat desa akan berdampak kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat karena akan mempercepat pergerakan keuangan di desa.
"Infonya dari BPKP, ini pertama di Jawa Barat dan mudah-mudahan jadi piloting," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan BPKP Pusat Wasis Prabowo dalam kesempatannya mengapresiasi langkah yang dilakukan Dony Ahmad Munir dalam launching transaksi nontunai keuangan tingkat pemerintah desa.
"Kita tahu bahwa BPKP mendapat amanah dari Presiden bagaimana BPKP berperan mengawal keberhasilan keuangan dan pembangunan. Bukan hanya sebatas pada output tapi bagaimana itu tersampaikan kepada masyarakat. Artinya ultimate goal-nya kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Ia pun memperhatikan Sumedang yang sudah sedemikian maju bahkan e-Office-nya sudah sampai ke pemerintahan desa.
"Oleh karena itu, transaksi nontunai ini kita harapkan dari Sumedang untuk Indonesia," katanya.
