Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2022 sekaligus laporan terakhir di sisa masa jabatannya bersama Wagub Uu Ruzhanul Ulum yang akan berakhir 5 September 2023 mendatang.
Ridwan Kamil mengatakan nota pengantar LKPJ 2022 yang ia sampaikan di depan rapat paripurna DPRD Jawa Barat membahas terkait kinerja sepanjang 2022, namun mengingat ini tahun terakhir masa jabatan maka isinya dilengkapi dengan capaian di tahun sebelumnya.
“Ini tahun terakhir pembahasan LKPJ, pencapaian sangat banyak, yang kurang masih banyak. Ada lebih dari 150 penghargaan pecah rekor tahun lalu, banyak sekali pencapaian,” katanya di DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (27/3/2023).
Penghargaan tersebut antara lain kinerja ASN terbaik, perencanaan pembangunan daerah terbaik, opini WTP ke-11 kalinya dari BPK, penerapan merit sistem terbaik, hingga indek kebebasan pers.
Dalam uraian nota pengantarnya, pada 2022 lalu dari sisi pendapatan daerah, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 33,24 triliun atau tercapai sebesar 103,14 persen,” katanya.
Baca Juga
Kemudian Belanja daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja daerah pada tahun 2022 terealisasikan sebesar Rp 32,77 triliun atau mencapai 96,10 persen.
Sementara Pembiayaan daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan, terealisasikan sebesar Rp1,87 triliun atau mencapai 99,65 persen.
Ridwan Kamil juga mengurai capaian indikator kinerja makro daerah yaitu: indeks pembangunan manusia mencapai 73,12 poin; laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,33 persen; persentase penduduk miskin 7,9 persen; tingkat pengangguran terbuka 8,31 persen; laju pertumbuhan ekonomi terkontraksi 5,45persen; serta indeks gini 0,412 poin dan pendapatan perkapita Rp49,04 juta.
“Indikator kinerja gubernur itu ada sekitar 200 poin, jadi pertanggungjawaban gubernur bukan hanya satu urusan tapi 200-an,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengatakan dewan akan membentuk Panitia Khusus guna membedah LKPJ 2022 tersebut. “Kita akan bahas lebih mendalam, jadi ini masa akhir jabatan juga anggota dewan, kita akan bahas semua di pansus nanti,” ujarnya.
