Bisnis.com, CIREBON - Belanja pegawai masih menjadi jenis belanja paling dominan dalam menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan catatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, jumlah anggaran untuk belanja daerah pada 2023 sebanyak Rp3,58 triliun.
Dari angka tersebut, belanja pegawai mendominasi sebesar Rp1,73 triliun. Sementara, anggaran untuk belanja barang dan jasa hanya Rp855,5 miliar serta anggaran belanja bantuan sosial Rp10,9 miliar.
Tahun ini pun, Kabupaten Cirebon kembali mengalami defisit lantaran pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar Rp3,486 triliun.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, belanja pegawai masih mendominasi lantaran kemampuan keuangan daerah sebagian besar untuk belanja pegawai.
Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Cirebon punya kewajiban untuk membayar Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Gaji PPPK juga berpengaruh. Tetapi itu adalah hak mereka yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Harus diutamakan, tidak bisa diganggu,” kata Imron saat ditemui di Hotel Apita, Kabupaten Cirebon, Rabu (15/3/2023).
Imron menyebutkan, pemerintah Kabupaten Cirebon tahun depan bakal memprioritaskan penggunaan APBD untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan.
“Tahun 2024 kami akan fokus bangun jalan,” katanya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Mohamad Lutfi mengatakan, pembangunan di Kabupaten Cirebon belum dilakukan maksimal terutama dari aspek infrastruktur.
Lutfi menyebutkan, setiap unggahan hasil giat Bupati Cirebon kerap dibanjiri komentar kritik oleh warganet yang menginginkan jalan rusak segera diperbaiki.
“Lihat pak Bupati, ini komentar pedas masyarakat bapak yang mayoritas pedas semua. Bahkan, pak Bupati dapat penghargaan pun tidak digubris, malah menyoal jalan rusak. Bagaimana ini, pa Sekda, Bappelitbangda, terkhusus pa Bupati, ini masyarakat bapa begini terus," kata Lutfi.
