Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara resmi meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di Trans Convention Center, Hotel Trans Luxury Bandung, Senin (12/12/2022).
MPP Digital merupakan sebuah inovasi dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yang merupakan perwujudan dari Visi Jawa Barat yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.
MPP Digital menjadi salah satu program unggulan di Jawa Barat dalam bentuk pelayanan publik dimana layanan publik dalam bentuk One Portal Many Services dapat diakses oleh masyarakat secara real time.
Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan peluncuran MPP Digital merupakan impelementasi dari komitmen Jawa Barat yang kuat untuk menjadikan mal pelayanan publik lebih simpel, cepat dan murah.
“Kalau kita lihat saat ini untuk MPP fisik Jawa Barat baru memiliki 12 MPP di daerah, sementara 15 kabupaten/kota masih belum,” katanya.
MPP digital menurutnya memberikan banyak keuntungan bagi warga karena dari sisi waktu bisa diakses lebih cepat, biaya pun murah. Di sisi lain inovasi ini bisa menjadi jalan keluar bagi daerah yang kesulitan membangun MPP secara fisik karena terbatasnya anggaran.
“Digital lebih murah, fisik itu kurang lebih rata-rata Jawa Barat antara Rp9 miliar—Rp10 miliar per kabupaten/kota, dengan MPP digital biaya akan lebih murah antara Rp300 juta—Rp500 juta untuk 27 kabupaten/kota,” katanya.
Kepala DPMPTSP Jawa Barat Noneng Komara mengatakan peluncuran MPP Digital ini sejalan dengan tujuan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital serta dengan melihat kondisi tingginya kesenjangan antara rural dan urban dalam hal pemanfaatan dan infrastuktur teknologi informasi di Jawa Barat, sehingga diperlukan layanan publik yang berbasis digital di Provinsi Jawa Barat. “Selain itu, MPP digital juga sebagai alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat seperti layaknya sebuah MPP secara fisik,” katanya.
Dimana, terdapat berbagai kendala dalam pembangunan MPP fisik yaitu memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama, sampai dengan saat ini baru ada 12 MPP yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Pengintegrasian layanan kedalam sebuah portal MPP Digital ini diharapkan dapat lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang dapat diakses dimana saja. Masyarakat dapat langsung mengakes melalui mppdigital.jabarprov.go.id untuk mendapatkan layanan publik.
Dalam acara ini juga terdapat penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dengan seluruh Dinas PMPTSP di Kabupaten/Kota terkait Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Digital Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2023.
Hal ini merupakan bentuk komitmen dari penyelenggara pelayanan publik khususnya Dinas PMPTSP di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk medukung implementasi MPP Digital yang ditargetkan secara keseluruhan akan selesai pada tahun 2024.
Pada saat yang bersamaan, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat juga meluncurkan aplikasi Jabar Electronic Information Assistance (JELITA) 5.6. Aplikasi JELITA 5.6 ini merupakan sistem pendukung OSS RBA yang mengakomodir perizinan daerah yang belum ada di OSS RBA.
“Dengan adanya JELITA, keseluruhan perizinan kewenangan provinsi dapat terpenuhi dan juga terlaksana dengan sangat mudah,” ujarnya.
MPP Digital dan JELITA merupakan inovasi karya ASN dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
Inovasi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dalam MPP Digital merupakan bukti nyata Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Sehingga peningkatan realisasi investasi di Jawa Barat yang selalu unggul dibandingkan Provinsi lainnya di Indonesia tetap menjadi juara,” ujarnya.
