Bisnis.com, CIREBON - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon meminta proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau warga miskin dilakukan secara berkala.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Andi Riyanto mengatakan proses verifikasi dan validasi DTKS jarang dilakukan Dinas Sosial Kota Cirebon.
Dalam data tersebut, jumlah warga miskin dalam DTKS lebih dari 227.000 jiwa. Sementara, jumlah warga di Kota Cirebon sekira dari 300.000 jiwa.
"Jumlah warga miskin itu terlalu banyak. Sehingga pihaknya ingin agar Dinsos Kota Cirebon melakukan verifikasi dan validasi agar lebih akurat," kata Andi di Kota Cirebon, Senin (10/10/2022).
“Dari jumlah itu berarti 70 persen warga Kota Cirebon masuk kategori miskin. Karena jumlah penduduk Kota Cirebon saja 336 ribu jiwa. Makanya kami ingin data yang akurat agar program dinas berdasarkan data,” sambungnya.
Menurut Andi, kejadian tersebut menyebabkan banyak paket bantuan sosial atau bantuan langsung tunai (BLT) diterima oleh yang seharusnya mendapatkan.
Ditambahkan Andi, pembaruan DTKS harus dilakukan setiap bulannya. Namun, kondisi terhambat karena minimnya anggaran
"Mengusulkan pagu anggaran pada APBD 2023 mendatang sebesar Rp10 miliar," kata Andi.
Sementara, Sekretaris Dinsos Kota Cirebon Tris Prayudi mengatakan pendataan warga miskin hanya satu kali setia tahunnya. Meningkatnya jumlah warga miskin akibat pandemi Covid-19.
Menurut Tris, proses verifikasi dan validasi DTKS idealnya dilakukan setiap bulan. Namun, minimnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) membuat kegiatan tersebut sulit dilakukan.
"Karena anggaran terbatas, sehingga baru bisa dilakukan setahun sekali. Tahun depan juga akan melakukan pembaruan data kembali,” katanya.
