Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergegas mematuhi Instruksi Presiden terkait penggunaan mobil listrik untuk kepentingan dinas.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kepala Dinas ESDM Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan Pemprov Jabar berkomitmen untuk mendorong peralihan kendaraan dinas berbasis bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.
"Kita coba memulai lebih dulu. Sebelum Inpres 7/2022 itu Jabar sudah duluan mengalokasikan anggaran tahun depan untuk kendaraan dinas (listrik)," katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (20/9/2022).
Menurutnya dalam APBD 2023, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan anggaran untuk menyewa 26 mobil listrik.
Opsi sewa diambil karena Menteri Keuangan belum memberikan perubahan standar biaya mobil dinas untuk listrik. Beleid lama masih mengatur kendaraan dinas berbasis CC dan BBM.
"Kita belum bisa beli karena standar biaya kendaraan untuk eselon II itu masih BBM. Jadi harganya belum masuk, kita saat ini sewa dulu," katanya.
Kendaraan listrik yang disewa pun menurutnya akan dilakukan bertahap dimana tidak seluruhnya pejabat organisasi perangkat dinas menggunakan.
"Kita bertahap. Untuk beberapa biro dan beberapa dinas, ada juga untuk di dewan," ujarnya.
Meski begitu, Ai menilai 26 kendaraan ini bisa menjadi alat kampanye penggunaan kendaraan listrik pada publik. " Bahwa kita komit begitu ya, masyarakat juga nanti melihat kita hilir mudik kan," tuturnya.
Kendaraan listrik dinilai sarat keuntungan karena lebih efisien dan ramah lingkungan. Saat ditanya mobil listrik yang akan digunakan adalah Hyundai Ioniq5, Ai hanya tertawa.
