Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat tetap meningkatkan pengawasan perizinan meski saat ini permohonan perizinan berusaha makin mudah dengan adanya sistem OSS berbasis risiko.
Kepala Bidang Pengendalian DPMPTSP Jawa Barat Diding Abidin mengatakan saat ini izin sudah mudah terbit namun pengawasan di lapangan tetap ditingkatkan oleh pihaknya.
“Kami memeriksa apakah jenis usahanya sudah sesuai perizinan,” katanya dikutip Tim Jelajah Investasi Jabar.
Menurutnya meski pengawasan OSS berbasis risiko belum terintegrasi dengan pihak BKPM, daerah terus melakukan koordinasi agar penyelenggaran usaha dan penanaman modal berlangsung nyaman dan sesuai aturan.
Saat ini salah satu yang tengah digenjot pihaknya adalah tingkat kepatuhan pengusaha menyetorkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diamanatkan UU nomer 25/2007.
“Undang-undang itu sudah 15 tahun terbit, tapi dari data yang ada baru 40 persen yang melaporkan LKPM, kita akan terus melaksanakan sosialisasi, karena LKPM dibuat pelaku usaha dan wajib dilaporkan secara online,” katanya.
Diding menuturkan LKPM dikecualikan untuk sektor usaha perbankan, hulu migas, asuransi dan jasa non bank lainnya. Pelaku usaha yang dituntut melapor pun adalah yang bermodal di atas Rp1 miliar.
“Kita bersama kabupaten/kota tetap meminta yang realisasi di bawah Rp1 miliar untuk melaporkan, ini dalam rangka menumbuhkan kebiasaan pelaku usaha yang berkembang maju untuk melaporkan usahanya,” ujarnya.
Pihaknya mencatat upaya mensosialisasikan LKPM ini mengalami perkembangan yang positif. Pada 2020 lalu, pelaku usaha atau investor yang melaporkan berjumlah 21.000, kemudian melonjak menjadi 31.000 pada 2021 lalu.
Perkembangan positif ini buah dari program Gedoran yakni Gerakan Dorong Realisasi Dalam Negeri yang fokus pada pengendalian investasi PMDN dan UMKM.
“Jabar investasi juara terus, namun dari data nilainya lebih besar PMA daripada PMDN, karena itu ada gedoran, kita ingin PMDN dilaporkan terbanyak. Investor asing memang lebih disiplin, karena itu kita minta daerah menggenjot PMDN,” katanya.
Jelajah Investasi Jabar digelar Bisnis Indonesia perwakilan Bandung terselenggara berkat dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, PT Migas Utama Jabar, Bank BJB, PT Jamkrida Jabar, PT IBRM, dan Pemkab Sumedang.
