Bisnis.com, PURWAKARTA - Pemkab Purwakarta kembali menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) guna membahas prioritas pembangunan wilayah ini hingga 2023 mendatang, Selasa (29/3/2022).
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tak menampik jika pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tiga tahun terakhir itu cukup mengganggu perjalanan program-program pembangunan yang telah direncanakannya itu.
"Memang banyak program kerja yang terganggu. Apalagi di 2020 dan 2021 kemarin, itu banyak kegiatan yang pelaksanaannya tertunda akibat pandemi, terutama kegiatan di dinas teknis," ujar Anne di sela-sela Musrenbang di Bale Yudistira komplek perkantoran Pemkab Purwakarta.
Anne menjelaskan pihaknya telah menekankan kepada seluruh kepala OPD yang ada supaya menyusun rencana kerja atau program prioritas hingga 2023 mendatang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Adapun fokus progam kerja 2023 nanti, diprioritaskan pembangunan di sektor pendidikan, peningkatan infrastruktur, pembangunan sekolah dan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Purwakarta, Aep Durohman menambahkan, Musrenbang RKPD tahun 2023 ini merupakan yang terakhir sesuai dalam RJPMD 2018-2023.
"Ini merupakan Musrenbang terakhir, dengan tema mewujudkan Purwakarta Istimewa melalui empat 4 arah kebijakan. Yakni, sektor infrastruktur, tata kelola pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan," jelas dia.
lebih lanjut Aep menambahkan, di 2022 ini pembangunan Purwakarta lebih fokus ke memantapkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah yang berkelanjutan.
Teknisnya, kata dia, pertama lebih pada upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berwawasan lingkungkan. Kemudian, mengedepankan pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19 di berbagai sektor.
Selain itu, sambung dia, upaya peningkatan penyelenggaraan good governance yang berbasis Iptek. Terakhir, peningkatan infrastruktur dasar perekonomian masyarakat. Adapun untuk program prioritas itu lebih kepada upaya pemulihan ekonomi. (K60)
