Bisnis.com, CIREBON - Minat masyarakat Kabupaten Cirebon untuk menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) masih tinggi karena upah sebagai pekerja di luar negeri itu lebih besar dibandingkan bekerja di dalam negeri.
Titin Supriatin, 30, warga Kelurahan Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon mengaku sangat tertarik menjadi PMI. Upah bekerja di perusahaan lokal, dianggap belum memenuhi kebutuhan hidup.
"Saya punya mimpi bangun rumah, beli tanah, atau juga membahagiakan orang tua. Kalau bekerja di sini, gajinya belum cukup," kata Titin di Kabupaten Cirebon, Selasa (21/12/2021).
Titin mengatakan, kalau ia sampai saat ini masih mencari jasa penyalur tenaga kerja resmi dan tercatat oleh pemerintah. Bila terjadi hal yang tidak diinginkan, perusahaan tersebut bisa bertanggung jawab.
"Banyak tawaran, tapi perusahaannya tidak jelas. Saya ingin yang jelas-jelas saja, supaya aman saat bekerja nanti," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyebutkan pemerintah bakal menjamin keselamatan para PMI. Hal tersebut sesuai Undang-undang (UU) nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.
"PMI ini harus dilindungi mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, atau pun sesudah bekerja. Melalui desiminasi ini, perlindungan akan dimulai dari tingkat desa," kata Imron.
Imron menyebutkan, Kabupaten Cirebon merupakan daerah kantong PMI terbanyak kedua di Jawa Barat, di bawah Kabupaten Indramayu. Tercatat, pada 2019 jumlah warga yang berangkat menjadi PMI sebanyak 9.931 orang.
Sedangkan hingga akhir 2020, jumlah PMI di Kabupaten Cirebon yang berangkat menurun menjadi 2.803 orang. "Hal tersebut karena adanya pandemi Covid-19, dimana negara tujuan melarang adanya kedatangan warga asing," kata Imron.
Melalui desiminasi ini pun, kata Imron, pemerintah desa/kecamatan diminta melakukan penguatan kompetensi bagi calon PMI. Sehingga nantinya, pekerja tersebut bisa berangkat secara legal.
Selain itu, pemerintah desa/kecamatan harus menyediakan informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi di tingkat desa.
"Nantinya, masyarakat yang akan berangkat ke negara tujuan bisa tahu bagaimana kondisi di sana, hak serta kewajiban setelah bekerja. Jadi nantinya, tidak lagi ada masalah yang menimpa PMI," katanya.
Imron pun mengimbau, kepada calon PMI harus mampu memilih jasa penyalur tenaga kerja yang legal, nantinya bila terjadi permasalahan, pemerintah bisa melakukan upaya pertolongan.
Sepanjang 2021, kata Imron, terjadi 15 kasus yang menimpa PMI asal Kabupaten Cirebon. Permasalahan tersebut terjadi karena hilang kontak, kekerasan fisik/verbal, hingga gaji tidak dibayarkan.
"Kalau PMI berangkat secara ilegal, pemerintah akan sulit melakukan pelacakan. Pahami semuanya sebelum berangkat," katanya.
