Menurutnya langkah ini diambil setelah pemerintah secara resmi menetapkan penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) SPAM Jatigede adalah Gubernur Jawa Barat. BUMD ini menurutnya mendapat penugasan untuk melakukan transaksi bisnis terkait proyek SPAM tersebut salah satunya dengan menjalankan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dari kajian pra studi kelayakan total kebutuhan investasi pengeloaan SPAM Jatigede mencapai Rp2,04 trilun. Namun Asep memastikan besaran investasi yang dibutuhkan dan menjadi porsi dalam skema KPBU sebesar Rp836,9 miliar. “Dengan catatan yang Rp393 miliar nantinya akan mendapatkan viability gap fund dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Pihaknya rencananya nanti akan melakukan jual beli air curah SPAM Jatigede dari pemenang lelang investasi untuk kemudian menjual kembali ke 5 perusahaan daerah air minum (PDAM) yang dilayani oleh Jatigede. TGR sendiri menurut Asep harusnya menjadi PJPK proyek tersebut, namun karena kondisi keuangan belum memungkinkan sementara kewenangan ini ditangani Pemprov Jabar.
“Ini sudah mendapatkan restu juga dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PJPK-nya sementara Gubernur Jawa Barat. Sampai ada financial closing itu nanti ada penugasan gubernur pada TGR untuk mengambil alih proses bisnisnya,” paparnya.
.jpg?w=300&h=221)
