Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan akan menggenjot pelatihan vokasi untuk penyiapan tenaga kerja terampil di industri. Hal ini sebagai tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo yang akan memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada 2019.
“Kami sudah menjadikan masifikasi pelatihan vokasi sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pembangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi, lebih digenjot lagi,” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Senin (8/4/2019).
Seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital, kata dia, persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam bergeser ke persaingan pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja yang membutuhkan SDM berkualitas.
Sehingga menurutnya perlu ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill dan kompetensi angkatan kerja Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi.
Terkait dengan pelatihan vokasi, pemerintah telah melakukan beberapa terobosan, yakni masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur, dan sertifikasi uji kompetensi.
Maksimalisasi pelatihan di BLK melalui program triple skilling meliputi skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill, re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru.
Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Pada 2017 dengan 50 BLK Komunitas, 2018 75 BLK Komunita, dan tahun ini naik menjadi 1.000 BLK Komunitas berbasis pesantren.
"Kami juga menginisiasi pembangunan innovation room di Kantor Kemnaker pada Juni 2018. Ini adalah sebuah Talent Hub untuk merespon era baru industri digital dan Industri 4.0. Nantinya, innovation room akan direplikasi di BLK-BLK milik Kemnaker,” ungkapnya.
