Bisnis.com, BANDUNG - Inflasi Provinsi Jawa Barat pada Februari 2019 dinilai masih terkendali. Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Barat mengalami penurunan dari 133,89 pada Januari 2019 menjadi 133,82
pada Februari 2019.
Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan BI Jawa Barat Doni P. Joewono menjelaskan, penurunan IHK tersebut menunjukan angka deflasi sebesar 0,05% (mtm). Kelompok barang yang mengalami deflasi adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,85% (mtm) serta kelompok
transportasi, komunikasi dan keuangan sebesar 0,01% (mtm).
"Secara komoditas, andil deflasi bulanan terbesar berasal dari telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, daging ayam ras serta bensin," kata dia, Selasa (5/3/2019). Dia menambahkan, secara tahun ke tahun, inflasi Jawa Barat pada Februari 2019 tercatat sebesar 2,61% (yoy) atau secara tahun kalender sebesar 0,28% (ytd).
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok sandang sebesar 4,89% (yoy) disusul oleh kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 4,70% (yoy) dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 4,05% (yoy).
Secara spasial, dari tujuh kota perhitungan inflasi, enam kota mengalami deflasi, yakni Kota
Bogor sebesar 0,40% (mtm), Kota Cirebon 0,16% (mtm), Kota Sukabumi 0,14% (mtm), Kota Tasikmalaya 0,11% (mtm), Kota Bandung 0,08% (mtm), dan Kota Depok
0,05% (mtm).
"Dari tujuh kota, hanya Kota Bekasi yang mengalami inflasi sebesar 0,17% (mtm). Inflasi yang terjadi di Kota Bekasi didorong terutama oleh kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau," sambungnya.
Sementara itu, dalam rangka menjaga stabilitas harga di Jawa Barat, TPID Provinsi Jawa Barat dan kota-kabupaten se-Jawa Barat telah menyusun strategi pengendalian inflasi 2019 sesuai Roadmap Pengendalian Inflasi yang disinergikan dengan 4 Kunci Strategis.
Keempatnya adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Berbagai program yang direkomendasikan antara lain integrated farming antara klaster ayam ras dengan klaster jagung, dan penguatan peran BUMDes Pangan dengan BUMD Pangan sebagai holding.
Selain itu juga rebranding beras BULOG, pembangunan pasar induk daerah, rekomendasi penyusunan Perda untuk menetapkan batas atas biaya pendidikan, hingga perbaikan kualitas data neraca pangan di tingkat Provinsi dan kota/kabupaten se-Jawa Barat.
