Keberadaan angkutan berbasis daring mulai kampungan. Meski belum jelas aturan baku dari pemerintah, sebarannya semakin luas. Mereka memiliki senjata ampuh untuk menggaet penumpang.
Dirintis sejak 2010, dan mulai membeludak di awal tahun 2015. Seiring dengan peluncuran aplikasi di telepon seluler berbasis android dan iOS. Hingga kini memiliki jutaan pengguna.
Diam dan menunggu kedatangan pengendara, merupakan salah satu alasan mengapa angkutan daring makin diminati. Kemudahan dan kecepatan seakan menjadi jawaban yang memanjakan penggunanya. Lain hal sebelum adanya angkutan daring. Penumpang setidaknya harus berjalan dan mencari angkutan yang dikehendaki. Perkembangannya membawa alih kebiasaan bahkan alih profesi.
Tidak dipungkiri, semenjak boomingnya angkutan daring, banyak yang beralih profesi. Penghasilan yang menggiurkan merubah pola fikir para pekerja.
Bekerja terserah saya. Alasan yang sering dikemukakan beberapa pengandara. Mereka merasa memiliki keleluasaan waktu mengatur pekerjaannya. Senjata itulah yang mendorong angkutan daring semakin meluas tak hanya di Ibu Kota.
48 juta penduduk Jawa Barat terlalu seksi untuk penyedia aplikasi. Beberapa daerah sudah bisa menikmati angkutan daring. Tak hanya orang kota, bahkan oleh orang desa/kampung.
Laman go-jek.com contohnya. Mereka mengklaim layanannya bisa digunakan di Bandung, Bogor, Bekasi, Depok, Sukabumi, Karawang, Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, dan Purwakarta. Bahkan daerah lain di area kota-kota tersebut.
Dulu mungkin tidak terbayangkan orang yang tinggal di Sumedang bisa dimanjakan oleh angkutan daring. Tapi sekarang, pengguna di gang sekalipun bisa dijangkau. Perkembangan angkutan daring tersebut tentunya dapat memiki dampak di Jawa Barat.
Ekonomi salah satunya. Mau tidak mau, jika melihat laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, sektor transportasi terus bergerak naik setiap tahunnya. Sampai tahun 2017 data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sumbangan sektor transportasi terhadap PDRB mencapai 5 persen lebih.
Selain itu, lapangan kerja terbuka untuk masyarakat Jawa Barat. Persyaratan yang sepertinya mudah diikuti oleh semua orang menjadi alasannya. Tidak seperti di lapangan kerja lain. Dimana unsur pendidikan sangat menentukan.
Dampak lainnya, penduduk Jawa Barat semakin mudah mengakses moda transportasi. Hasil pendataan potensi desa oleh BPS, menunjukkan desa yang memiliki ketersediaan angkutan umum semakin bertumbuh.
Dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018, desa dengan ketersediaan angkutan umum yang tidak memiliki trayek tumbuh lebih dari 50 persen. Kuningan, Garut, dan Karawang menjadi tiga daerah penyumbang terbanyak (Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Barat 2018, BPS). Bukan tidak mungkin pertumbuhannya didorong oleh mewabahnya angkutan daring.
Ada hal menarik dari hasil pendataan tersebut. Meski bergerak positif, dalam kurun waktu yang sama, angkutan umum bertrayek pertumbuhannya tidak sebesar angkutan tidak bertrayek. Ini hendaknya menjadi kehati-hatian bagi pemerintah baik di pusat atau daerah.
Pengelolaan transportasi sejatinya menjadi wacana utama yang harus ditindaklanjuti. Antar moda transportasi sebaiknya saling menopang.Bukan malah menjadi pesaing dan dapat mematikan satu sama lain.
Regulasi yang mempertimbangkan jalan terbaik harus segera dirumuskan. Jangan sampai perkembangannya dapat derdampak negatif.
Perselisihan antara pengendara angkutan daring dengan pengandara angkutan umum konvensional belakangan ini sering terjadi. Contoh kasus di Jatinagnor, Sumedang. Terjadi perselisihan antara dua basis angkutan tersebut. Berpuncak pada penghancuran pangkalan ojek. Kejadian serupa juga terjadi di Bandung.
Saling sweeping terjadi di beberapa daerah. Menambah keruh suasana keamanan. Kejadian tersebut tentunya tidak hanya merugikan pelakunya. Pengguna moda transportasi menjadi korban yang paling merasakan.
Bagaimana tidak, rasa tidak aman terus menghantui. Dampak terburuknya, secara tidak langsung akan menggerus sektor transportasi itu sendiri.
Perbedaan ongkos menjadi penyebabnya. Dari sisi pengguna sangat diuntungkan dengan lebih rendahnya ongkos yang dikeluarkan. Akan tetapi berdampak buruk pada pendapatan pengendara angkutan umum konvensional. Permasalahan inilah yang patut menjadi perhatian pemerintah.
Menyorot lebih dalam, kejadian serupa bisa saja terjadi sampai ke kampung-kampung. Peralihan masyarakat perdesaan dalam penggunaan teknologi masih terasa. Masih banyak pengendara angkutan umum konvensional tidak mau beralih ke angkutan umum berbasis daring.
Dengan alasan tidak bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada.
Sensitifitas pemerintah lagi-lagi diuji. Alasan tadi sepertinya dapat membuka jalan bagi pemerintah untuk dapat menjembatani masalah yang ada. Memberikan pengarahan dan memberikan sarana pembelajaran terkait teknologi bisa dilakukan.
Tentunya pendidikan tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah. Tetapi bisa juga diaplikasikan melalui lingkungan masyarakat. Aparat pemerintahan dapat berperan aktif menjangkau sampai dengan lingkungan terkecil. Seperti dengan mengadakan penyuluhan bagi warganya. Dengan harapan setiap warga tidak alergi dengan teknologi.
Bukan berarti pemerintah ikut menambah jumlah pengendara angkutan daring. Hal yang ditempuh tadi setidaknya akan mengurangi konflik yang akan muncul ke permukaan di tengah-tengah masyarakat.
Regulasi yang menguntungkan berbagai pihak sangat ditunggu kehadirannya.
Semakin banyaknya angkutan daring yang sampai di kampung-kampung, jangan sampai menambah masalah baru. Mari kita tunggu langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk mengantisipasi maslah tersebut. Khususnya di Jawa Barat.
Artikel ditulis oleh:
Yanto Setianto (Fungsional Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat)
