EKONOMI JABAR: Kadin Minta Pemprov Waspadai Perlambatan Ekonomi

[caption id="attachment_266507" align="alignright" width="300"] (jibiphoto)[/caption] BANDUNG (bisnis-jabar.com)—Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jabar segera melakukan langkah-langkah konkret guna mengatasi tren perlambatan ekonomi yang terjadi pada 2012 lalu. Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal Sutrisno mengemukakan pertumbuhan ekonomi Jabar pada 2012 hanya mampu mencetak angka 6,2%, atau tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2011 sebesar 6,5%. Menurutnya, perlambatan ekonomi ini terjadi antara lain akibat penurunan kinerja pada sektor pertanian dimana tumbuh negatif sebesar -0,71%. Kondisi tersebut, katanya, mengisyaratkan harus ada perbaikan pada bidang pengembangan ekonomi pedesaan, ketahanan pangan, stabilitas harga, pengembangan sub-sub sektor dalam sektor pertanian, perubahan kondisi cuaca, produksi, dan tata niaga komoditas pertanian. “Pemerintah perlu segera memerhatikan ini lebih spesifik,” katanya Senin (8/4). Dia mengemukakan kontribusi ekonomi Jabar dilihat dari produk domestik regional bruto terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sudah mencapai 14,07%. Untuk itu, katanya, Kadin Jabar mendorong Pemprov Jabar dalam rancangan kebijakan pusat dan daerah dapat lebih meningkat dan pro-pengembangan dunia usaha di daerah. “Kondisi tersebut seyogyanya juga dapat bersinergi dengan janji Gubernur Jabar untuk mencetak investasi rata-rata Rp170 triliun per tahun.” Agung menilai upaya akselerasi kinerja perekonomian membutuhkan transformasi ekonomi daerah yang mengarah pada konstruksi kegiatan serta kebijakan peningkatan nilai tambah komoditas produksi daerah. Untuk itu,  katanya, perlu disiapkan program dan kebijakan ekonomi daerah yang fokus pada upaya peningkatan inovasi, koordinasi, dan keterkaitan pengembangan sektoral dan regional serta fasilitasi bagi percepatan pengembangan investasi swasta di daerah. Sementara itu, berkaitan dengan APBD Jabar, posisi silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran pada  2013 diperkirakan mencapai Rp989 Milyar. Agung menilai kondisi tersebut memang dapat mencerminkan terjadinya peningkatan efisiensi anggaran tetapi harus diikuti pula dengan efektivitas realisasi program  yang lebih baik serta perencanaan yang lebih optimal. Sementara itu, anggota Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Jabar Acuviarta Kartabi mengatakan kontribusi dunia usaha perlu disinergikan dengan kegiatan perencanaan pembangunan di Jabar, terutama kebutuhan infrastruktur. Kondisi saat ini, katanya, masukan dunia usaha terhadap rancangan kebijakan dan program pemerintah masih dipandang kurang diakomodir. Terkait dengan kebijakan anggaran daerah, dia menilai Pemprov Jabar perlu memerhatikan porsi belanja pegawai dalam APBD 2013 sebesar Rp1,67 triliun dalam pos belanja tidak langsung serta Rp429 miliar dalam pos belanja langsung. Ke depan, katanya, belanja pegawai diharapkan semakin berkurang sehingga lebih mengoptimalkan pada belanja barang, jasa, dan belanja modal yang lebih produktif dan berkelanjutan. Berkaitan dengan belanja hibah sebesar Rp5,3 triliun pada APBD 2013, dia mengharapkan agar dana tersebut dapat tepat sasaran, transparan, dan bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteran masyarakat. “Sebagai pembanding hasil survei World Competitivess Report 2012 untuk Indonesia bahwa faktor utama ke dua terbesar penghambat kegiatan usaha di Indonesia pada umumnya adalah inefisiensi birokrasi.”(k29/k32/yri)