Bisnis.com, CIREBON - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mulai berinvestasi di sektor-sektor strategis, salah satunya pembangunan dan kepemilikan jalan tol.
Menurutnya, jalan tol bukan hanya sarana transportasi, tetapi juga aset ekonomi jangka panjang yang semestinya memberikan keuntungan bagi daerah, bukan semata-mata dikuasai oleh swasta atau pihak luar.
“Harapan saya ke depan, jalan tol itu adalah menjadi jalannya investasi. Bukan orang lain yang punya, harapan saya kita yang punya. Orang lewat jalan itu, makin lama makin besar pendapatan yang masuk ke daerah,” kata Dedi dalam Musrenbang Pemprov Jabar di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Rabu (7/5/2025].
Ia menekankan, BUMD seperti Bank BJB perlu mulai mengalihkan investasi mereka dari sektor-sektor yang berisiko tinggi dan tidak berdampak langsung pada masyarakat, ke proyek-proyek infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang.
Salah satunya adalah keterlibatan langsung dalam pembangunan jalan tol strategis di wilayah Jawa Barat, terutama Bandung dan sekitarnya.
Dalam pernyataannya, Dedi juga menyindir kebiasaan investasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan milik daerah yang dinilai tidak produktif dan rawan gagal. Ia mengkritisi kebijakan investasi yang terlalu percaya pada jaminan korporasi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara nyata.
Baca Juga
“Investasi ke perusahaan itu bangkrut. Jaminannya bohong. Padahal direkturnya sekolah perbankan tinggi, lolos seleksi OJK, tapi tetap saja gagal. Jaminan Rp4 triliun lolos, Rp3 triliun lolos, Rp2 triliun juga lolos. Karena apa? Ngelola keuangan itu tidak cukup pakai gelar, tapi harus pakai rasa,” tegas Dedi.
Pernyataan tersebut mengarah pada fakta selama ini banyak BUMD yang menempatkan dana investasi dalam perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian gagal membayar utang atau mengalami kebangkrutan.
Hal ini dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebaliknya, investasi pada jalan tol menurut Dedi memiliki nilai strategis karena bisa menjadi sumber pemasukan pasif dalam jangka panjang, seiring dengan meningkatnya arus kendaraan dan aktivitas logistik.
Lebih jauh, Dedi menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang terintegrasi mulai dari level nasional hingga desa.
Menurutnya, selama ini pembangunan jalan kerap dilakukan secara terpisah antara desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. Akibatnya, konektivitas terganggu dan manfaat pembangunan tidak maksimal.
“Maka nanti jalan tol itu harus terkoneksi ke jalan nasional. Jalan nasional sambung ke jalan provinsi. Jalan provinsi ke jalan kabupaten. Dan akhirnya ke jalan desa. Perencanaannya tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau bisa, perencanaannya bareng,” ujarnya.
Gubernur meminta agar perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dirumuskan bersama lintas instansi pemerintahan, dengan pendekatan konektivitas wilayah dan efisiensi anggaran.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan seharusnya tidak hanya mengikuti proyek tahunan, melainkan menjadi bagian dari rencana jangka panjang yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tidak hanya itu, Dedi juga menyentil pentingnya kemandirian fiskal dan pengelolaan anggaran yang efisien. Ia berpendapat bahwa ketergantungan terhadap anggaran pusat bisa dikurangi apabila pemerintah daerah memiliki aset produktif yang memberikan pendapatan rutin.
