Bisnis.com, BANDUNG— Pernyataan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi yang menyebut pembangunan Masjid Raya Al Jabbar berasal dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Covid-19, menuai polemik.
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin bahkan membenarkan jika sebagian besar dana penyelesaian Al Jabbar berasal dari PEN yang dikucurkan saat pandemi Covid-19 sebesar Rp 207 miliar. Pinjaman PEN sendiri mencapai Rp3,4 triliun.
"Rp207 miliar dari PEN, sampai sekarang yang udah dibayarkan baru pokoknya, cicilannya 500 miliar ya selama delapan tahun, kan cicilannya langsung dari pinjaman Rp3,4 triliun," kata Bey dikutip Kamis (6/2/2025).
Bey mengungkapkan, pinjaman PEN ini memang tidak berbunga, namun pemerintah provinsi tetap harus membayar sisa hutang. Pihaknya bersama Dedi Mulyadi sudah membahas terkait cara pelunasan utang tersebut meski belum ada skema pasti.
"Pak Dedi mulai sedang mencoba melunasi langsung, kita lunasi langsung ataukah mungkin ada kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa. Jadi saya datang ke sini kan sebagai pejabat gubernur dan PEN itu sudah ditetapkan oleh gubernur sebelumnya (Ridwan Kamil)," katanya.
Bey menegaskan, transparansi utang ini tidak bermaksud untuk menyudutkan para pemimpin terdahulu. Ia juga tidak mengetahui alasan Pemprov Jabar memakai uang hutang untuk pembangunan Masjid Raya Al Jabbar.
Baca Juga
"Kami melihatnya lebih komprehensif ya dan saya pikir Pak KDM pun tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Beliau kan hanya menanyakan apa yang itu digunakan untuk apa saja. Betul. Dan kebijakannya apa?," jelasnya.
Bey juga mengaku di masa kepemimpinannya tegas menolak skema berhutang lewat rencana penerbitan obligasi. “Seperti saya, kemarin kan saya ditanya juga obligasi kan. Obligasi itu nilainya 600 miliar. Kalau saya dengan tegas tidak mau menggunakan Obligasi itu, karena apa? Itu kan utang juga," katanya.
Menurutnya pemerintah daerah lebih baik memakai skema efisiensi, relokasi atau memaksimalkan APBD ketimbang berhutang. “Bagi saya daripada mesti pinjam obligasi mendingan lakukan efisiensi atau relokasi. Atau dari APBD dimaksimalkan," katanya.
Tercatat pada 2020 dan 2021 Pemprov Jabar mendapatkan dana pinjaman pemerintah pusat melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 3,4 triliun. Program PEN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.
Sedikitnya ada 11 kegiatan yang pembiayaannya menggunakan PEN. Rinciannya, untuk infrastruktur jalan sebanyak 68 kegiatan anggaran yang digunakan Rp950 miliar.
Lalu, untuk pengairan irigasi selama dua tahun sebesar Rp28 miliar, penataan air limbah Rp10 miliar, infrastruktur untuk rutilahu Rp877 miliar, infrastruktur untuk ruang terbuka publik seperti taman dan alun alun 12 titik sebesar Rp165 miliar.
Kemudian, infrastruktur perkotaan bangunan publik seperti creative center dengaan tiga kegiatan memakan anggaran Rp21 miliar serta infrastruktur perkotaan dan sarana peribadatan seperti Masjid Aljabar sebesar Rp207 miliar.
Berikutnya, infrastruktur pariwisata dengan total 15 keigiatan memakan anggaran Rp173 miliar, revitalisasi pasar 12 kegiatan Rp137 miliar, pembangunan pasar kreatif Rp11,3 miliar, lalu untuk sektor sosial kesehatan Rp816 miliar.
.jpg?w=348&h=261)
