Bisnis.com, CIREBON - Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan dan pengusaha kapal di Kota Cirebon masih jauh dari terpenuhi.
Dari total kebutuhan sebanyak 5.100 kiloliter, realisasi distribusinya baru mencapai 1.800 kiloliter. Kekurangan pasokan ini berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi nelayan yang sangat bergantung pada subsidi BBM, terutama solar.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Handarujati Kalamullah mengatakan pihaknya akan bergerak cepat untuk mengatasi persoalan ini.
Komisi II akan berkomunikasi langsung dengan Biro Perekonomian Jawa Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat guna mempercepat pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Ketergantungan nelayan terhadap BBM bersubsidi sangat besar, terutama mengingat selisih harga yang signifikan antara BBM bersubsidi dan non-subsidi.
Harga solar nonsubsidi mencapai Rp10.000 per liter, sedangkan dengan subsidi, nelayan hanya perlu membayar Rp6.000 per liter. Selisih Rp4.000 per liter ini menjadi faktor penentu keberlanjutan usaha nelayan dan pengusaha kapal kecil.
Baca Juga
“Tanpa subsidi, biaya operasional nelayan akan membengkak. Bahkan, mereka terancam berhenti melaut jika harga BBM terus melambung tanpa bantuan subsidi. Ini menjadi perhatian serius kami di Komisi II,” kata Handarujati, Selasa (28/1/2025).
Meski Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon telah melakukan komunikasi terkait persoalan ini, Handarujati menegaskan upaya tersebut perlu diperkuat.
Komisi II berencana melakukan kunjungan langsung ke Biro Perekonomian Jawa Barat dan DKP Jawa Barat untuk meminta supervisi langsung kepada BPH Migas.
"Kami tidak bisa hanya mengandalkan komunikasi biasa. Perlu langkah konkret agar kebutuhan BBM bersubsidi nelayan bisa segera terpenuhi. Kami juga akan memastikan bahwa distribusi BBM bersubsidi ini tepat sasaran," tambahnya.
Salah satu nelayan, Maman (47), mengungkapkan kekhawatirannya jika kekurangan BBM bersubsidi terus berlanjut.
"Kalau harga solar terlalu mahal, kami tidak bisa melaut setiap hari. Akhirnya pendapatan kami menurun, sementara kebutuhan hidup terus berjalan,” katanya.
Selain itu, pengusaha kapal kecil yang bergerak di sektor perikanan tangkap juga mengalami dampak serupa. Dengan biaya operasional yang membengkak, banyak dari mereka terpaksa mengurangi jumlah armada yang dioperasikan.
Para nelayan berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi kekurangan pasokan BBM bersubsidi.
Mereka juga meminta adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada nelayan kecil, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
“Kami hanya ingin pemerintah mendengarkan keluhan kami. Nelayan adalah tulang punggung ekonomi pesisir, dan kami sangat membutuhkan dukungan agar tetap bisa melaut,” kata Maman.
