Bisnis.com, BANDUNG -- Calon Bupati Sumedang terpilih Dony Ahmad Munir memastikan akan mengintegrasikan programnya nanti dengan program yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut dipastikan dia usai bertemu dengan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu. Selain itu, ia juga memastikan akan menyukseskan pelbagai program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.
"Kami sebagai bupati Sumedang, wajib harus untuk mengikuti kebijakannya untuk menyambungkan antara kebijakan provinsi dengan Kabupaten Sumedang," ungkap dia kepada Bisnis, Selasa (31/12/2024).
Ia menyadari, untuk mengakselerasi pembangunan di daerah, pihaknya perlu untuk menurunkan program kerjanya agar terintegrasi dengan program di tingkat provinsi maupun pusat.
"Ada program-program provinsi, ada program Sumedang yang harus relate, yang harus menyambung, harus selaras dengan provinsi sebagai pembina dan pengawas dari kabupaten/kota," jelasnya.
Ia juga sudah menyampaikan sejumlah hal yang bisa menjadi perhatian dari pemerintah provinsi. Yakni, yang pertama terkait upaya pengentasan kemiskinan. Ia sudah melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di Sumedang ada di kisaran 9%.
Baca Juga
"Kemudian kantong kemiskinannya ada di desa dan sekitar hutan Kebanyakan mereka buruh hutan yang tidak punya lahan dan yang sekitar hutan tentunya memanfaatkan hutan tersebut untuk kehidupannya," ungkapnya.
Ia pun menyampaikan pihaknya sudah menggagas program satu desa satu hektare lahan. Selain itu diberikan juga bantuan berupa bibit maupun pupuk agar masyarakat yang berprofesi sebagai petani bisa meningkatkan taraf perekonomiannya.
"Kang Dedi juga memiliki program yang [tinggal] sekitar hutan itu nanti akan diberikan bantuan untuk merawat penanaman pohon pohon keras kurang lebih 4 tahun jadi akan diberikan insentif selama 4 tahun bagi masyarakat sekitar yang menahan pohon tersebut memeliharanya," ungkapnya.
Kedua, ia juga sudah mengintegrasikan rencana pembangunan infrastruktur dengan memperlebar jalan provinsi yang ada di Sumedang. Khususnya yang di daerah dari Sumedang-Darmaraja, Wado dan Jatinunggal.
"Jatinunggal ke Wado, Sumedang-Darmaraja Wado ke arah Malangbong. Itu kami menyampaikan akan melakukan pelebaran jalan milik provinsi secara bertahap, mungkin dari yang Wado Jatinunggal dulu," ungkap dia.
Nantinya, setelah jalan-jalan provinsi bisa diperlebar, ia optimis akan memudahkan aksebilitas pariwisata dan barang dari dan menuju daerah tersebut.
"Ya, kalau itu di perlebar memang arah kejati gede semakin aksebilitasnya ke daerah sentra pertanian dan sentra perusahaan akan semakin memudahkan arus orang kendaraan dan barang," ungkapnya.
Sehingga ini nantinya akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumedang dalam waktu panjang lewat sektor wisata dan pertanian.
"Kalau bus bisa masuk juga ini akan berdampak kepada bergeraknya ekonomi Sumedang lewat sektor pariwisata dan pertanian kalau jalan itu diperlukan," imbuhnya.
Yang ketiga, untuk Kawasan Jatinangor. Ia mengatakan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi sangat memerhatikan berkaitan dengan kawasan pendidikan Jatinangor.
"Harus betul-betul menggambarkan sebuah kawasan pendidikan yang brandingnya Sumedang," jelasnya.
Nantinya akan dilakukan pelebaran trotoar yang ramah untuk pedestrian, terutama untuk fasilitas difabel. Kemudian benar-benar menunjang sebuah kawasan pendidikan.
Selanjutnya, akan ada juga terowongan pintar ducting yang bisa menghilang kabel melayang di kawasan tersebut. Sehingga nantinya terowongan itu akan memfasilitasi saluran air, kabel listrik, kabel telepon dan PDAM.
"Kita awali di Jatinangor, nanti ke Kota Sumedang, setelah bertahap, ungkapnya.
Keempat, ia juga diminta oleh Dedi Mulyadi untuk menguatkan identitas Sumedang ini sebagai lokasi berdirinya kerajaan terakhir di Jawa Barat.
"Sumedang kerajaan terakhir. Ini ada identitas baru yang mencerminkan sebuah bekas kerajaan yang dilestarikan," ungkapnya.
Untuk itu, nantinya akan mengintegrasikan dan menata alun-alun, kemudian kantor Disparbudpora dan museum akan dibranding untuk Sumedang sebagai lokasi kerjaan terakhir di Jawa Barat.
Kelima, Dedi Mulyadi sudah mengusulkan 30 desa budaya agar menjadi daerah yang memiliki potensi wisata budaya agar bisa mandiri dan sejahtera.
"Kemudian juga soal pembangunan Rumah Sakit di Jatigede yang akan diperjuangkan melalui provinsi ke pemerintah pusat," jelasnya.
Ia mengatakan memang perlu adanya sinkronisasi rencana program kerja yang akan dikerjakannya dalam lima tahun mendatang.
"Ini penting, agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembangunan yang dikerjakan oleh daerah, provinsi maupun pusat," ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Sumedang mengintegrasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli menegaskan akan pentingnya menyusun RPJMD yang selaras dengan berbagai rencana pembangunan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyelarasan tersebut, menurutnya, menjadi kunci dalam rangka mengintegrasikan visi pembangunan yang berkelanjutan.
"Setelah menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Provinsi Jangka Menengah (RPPJM) 2025-2049 yang telah disahkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2024, saat ini harus fokus menyusun RPJMD dengan menyelaraskan program pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," ujar Yudia.
Ia juga menyebut bahwa RPJMD ini akan menjadi dasar membumikan program prioritas pemerintah pusat, salah satunya adalah Asta Cita, yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan menuju visi besar "Sumedang Mandala."
